KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik 11 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Odah Etam Bupati, Kukar, Jumat (23/10/2026).
Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
Aulia mengatakan, pelantikan pejabat merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan. Langkah tersebut diperlukan agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Ini merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi. Selain untuk melakukan penyegaran, kita juga mengisi jabatan-jabatan yang kosong akibat beberapa pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun,” ujarnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang diemban.
Menurutnya, pejabat tidak hanya dituntut menjalankan rutinitas, tetapi juga harus mampu menghadirkan gagasan dan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan di organisasi perangkat daerah (OPD).
Aulia menegaskan, setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai target. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat menjaga komitmen terhadap pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik, yang menjadi visi pembangunan Kabupaten Kukar periode 2025–2030.
“Harapan kami, para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerja yang baru, serta melahirkan pemikiran dan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga target kinerja agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sekali lagi, saya berharap para pejabat dapat menjaga target kinerja program Kukar Idaman Terbaik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, menyampaikan bahwa terdapat 11 pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut.
“Ada sembilan pejabat administrator dan dua pejabat pengawas,” ungkapnya.
Adapun 11 pejabat yang dilantik terdiri dari Ersiyanli, S.E, M.M. sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Lucy Yulidasari, M.Psi, sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Ns Nurleli Triwahyuni, S.Kep., M.Kep., sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Haji Muhammad Parikesit.
Selanjutnya, Dr. Arif Risdianto, Sp. KK, M.Kes., dilantik sebagai Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan RSUD Haji Muhammad Parikesit. Aspiady Yuspian Handani S.Hut., dipercaya menjabat Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah, sedangkan Rindang Lesmana, A.S, S.KOM., menjabat Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kukar.
Kemudian, Ismail Efendi, S.Sos., M.H., dilantik sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, Muhammad Saidar, S.E,M.M., sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ahmad Supriyadi, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar.
Dua pejabat lainnya yakni Yoga Jati Nugraha, S.Kom., yang menjabat Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Aset BPKAD Kukar, serta Dr. Gigi Haryo Santosa sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan Kukar.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kukar masih akan berlanjut. Pasalnya, sejumlah pejabat lainnya dijadwalkan memasuki masa pensiun pada November mendatang, sehingga diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan posisi yang kosong dapat segera terisi.
“Masih ada sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Rendra.
Rendra menyebutkan, pemerintah daerah berencana membuka proses terkait manajemen talenta pada November mendatang. Langkah tersebut ditargetkan dapat berjalan pada tahun ini sebagai bagian dari upaya penataan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemkab Kukar.
Dengan pengisian jabatan secara bertahap, diharapkan kinerja organisasi pemerintahan semakin optimal, koordinasi antarperangkat daerah berjalan baik, serta pelayanan publik tetap berjalan maksimal. (Adv/dil)
