KUKAR, LINGKARKALTIM: Program Petani/Nelayan Tangguh yang menjadi salah satu program dedikasi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) belum dapat dilaksanakan pada 2026. Kendala anggaran dan ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan menjadi alasan utama Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar belum bisa melanjutkan program bantuan bagi petani tersebut.
Sekretaris Disbun Kukar, Samsiar, menjelaskan, persoalan ini berkaitan dengan nomenklatur kegiatan yang menggunakan istilah pendampingan, sedangkan kebutuhan di lapangan lebih mengarah pada pengadaan bibit, intensifikasi tanaman, pupuk, serta sarana dan prasarana produksi.
Menurutnya, pendampingan memiliki makna berbeda dengan pengadaan. Dalam kegiatan pendampingan, pemerintah berperan mendukung kegiatan yang dilaksanakan masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, program di bidang perkebunan membutuhkan bantuan langsung berupa sarana produksi bagi petani.
“Kalau pendampingan, pihak lain atau masyarakat yang melaksanakan kegiatannya, sedangkan kami hanya mendampingi. Perbedaannya ada di situ,” jelas Samsiar, Jumat (9/10/2026).
Ia menyebutkan, pihaknya tidak ingin mengambil risiko melaksanakan kegiatan yang berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan. Terlebih, kegiatan dengan nomenklatur serupa di daerah lain dilaporkan pernah menjadi temuan. Karena itu, pelaksanaan program harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
Samsiar berharap pemerintah pusat dapat memperbaiki nomenklatur dan memperjelas mekanisme pengadaan pada akhir 2026 atau awal 2027. Dengan begitu, program yang menyentuh kebutuhan petani dapat kembali berjalan dengan dukungan anggaran yang memadai.
Sementara itu, Pengelola Program Disbun Kukar, Rusmansyah, mengatakan, program Petani/Nelayan Tangguh memiliki target sekitar 4.000 petani untuk periode program hingga 2030. Adapun rencana kegiatan yang disusun mencakup periode 2025–2029.
Pada 2025, kegiatan program telah direalisasikan. Namun, data pasti mengenai jumlah petani penerima bantuan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh pihak terkait.
Bantuan yang direncanakan dalam program ini meliputi bibit, intensifikasi tanaman, pupuk, dan sarana produksi. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas usaha perkebunan.
“Untuk 2026 belum berjalan. Salah satu kendalanya karena anggaran tidak tersedia dalam DPA. Pada perubahan anggaran, dana tersebut dialihkan ke dinas lain karena program belum bisa dilaksanakan,” ungkap Rusmansyah.
Ia menambahkan, sekitar Rp1,9 miliar yang berasal dari tiga pokok pikiran (pokir) dialihkan ke sejumlah perangkat daerah. Pihaknya berharap pada 2027 terdapat perubahan nomenklatur sehingga pengadaan bantuan bagi petani dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Disbun Kukar berharap kejelasan regulasi dan dukungan pembiayaan dapat membuka kembali pelaksanaan program, sehingga manfaatnya bisa dirasakan petani di Kukar. (Adv/dil)
