SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Keberlanjutan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2027 dipastikan tetap masuk dalam skala prioritas. Meski demikian, besaran alokasi dana serta target jumlah unit rumah yang akan dibedah belum dapat dipatok akibat masih menyesuaikan dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan menghapus program pro-rakyat tersebut. Namun, realisasi fisiknya sangat bergantung pada dinamika keuangan daerah pada 2027 mendatang.
“Saya pastikan ada, cuma belum tahu berapa besaran nilainya. Jadi soal apa pun yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk bedah rumah dari RTLH, itu tergantung keadaan anggaran kita tahun 2027,” ujar Andi Harun, Kamis (8/10/2026).
Penyesuaian anggaran ini menjadi perhatian serius mengingat terdapat sekitar 21 ribu unit rumah di Samarinda yang saat ini masuk dalam basis data RTLH. Berdasarkan Peraturan Wali Kota, estimasi biaya pembenahan satu unit RTLH mencapai Rp30 juta. Kendati demikian, angka 21 ribu tersebut masih berupa data mentah dan belum diverifikasi sebagai penerima bantuan definitif.
Guna menutupi keterbatasan fiskal daerah, Pemkot Samarinda aktif berburu insentif dari pemerintah pusat. Andi Harun mengungkapkan, Samarinda berhasil mengamankan dana penghargaan (reward) senilai Rp5 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. Dana segar ini diproyeksikan untuk mengakomodasi perbaikan ratusan unit rumah warga berpenghasilan rendah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Reward sebanyak Rp5 miliar. Kira-kira bisa mengakomodasi sekitar 250 unit BSPS dari RTLH kita yang ada,” jelasnya.
Mengenai jadwal eksekusi dana insentif tersebut, Pemkot Samarinda masih merapikan skema teknis untuk menentukan apakah alokasinya akan dicairkan pada sisa tahun anggaran berjalan atau dialihkan pada periode berikutnya, guna memastikan bantuan perumahan layak huni ini tepat sasaran. (dev)
