SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mempertanyakan dasar penghitungan kebijakan koreksi opsen dan bagi hasil pajak (BHP) yang berdampak pada penyusutan target pendapatan daerah sebesar Rp209,68 miliar. Respons tersebut disampaikan menyusul pernyataan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, yang menilai penurunan terjadi akibat target penerimaan daerah yang dipatok terlalu optimistis.
Menurut Andi Harun, fluktuasi penerimaan anggaran merupakan hal yang wajar, tetapi Pemkot Samarinda menilai inti persoalan berada pada kepastian hukum serta kesesuaian penerapan norma regulasi. Pengujian kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023, serta Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 yang diubah dengan Perda Tahun 2026, di tengah pergeseran proyeksi PBBKB yang juga disorot.
“Saya sudah bilang berkurang bertambahnya itu biasa. Bagi Pemerintah Kota Samarinda ini bukan semata-mata persoalan menurunnya pendapatan Samarinda. Tapi apakah kebijakan koreksi yang dilakukan pemerintah provinsi itu mengandung kepastian hukum dan telah dilakukan menurut cara yang baik dan benar?” ujar Andi Harun.
Selain persoalan kepastian norma, Andi Harun mengkritik ketiadaan kertas kerja terperinci yang semestinya dibuka kepada pemerintah kabupaten/kota maupun publik sesuai ketentuan regulasi. Ia menolak alasan pihak Bapenda provinsi yang menyebut dokumen dasar perhitungan tersebut sebagai konsumsi internal yang tidak dapat dibagikan.
“Kita tidak ada mendapatkan kertas kerja yang terinci padahal undang-undang dan PP-nya mengatakan bahwa kabupaten/kota harus mendapatkan kertas terinci. Bahkan jangankan kabupaten/kota, publik berhak mendapatkan kertas kerja terinci itu. Karena ini bukan dokumen yang dikecualikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian metodologi dan variabel penghitungan yang dinilai menyimpang dari peraturan pemerintah, seperti penggunaan variabel penerimaan BPKB alih-alih jumlah kendaraan terdaftar, yang berdampak pada penurunan di sektor tersebut sekitar Rp140 miliar.
Sebelumnya, Sri Wahyuni menyatakan penurunan pendapatan lebih dari Rp1 triliun membuat APBD provinsi ikut menyusut sehingga bagi hasil otomatis berkurang, sementara skema opsen berjalan sesuai pembagian porsi (split) dan menunggu pendalaman teknis bersama Bapenda.
“Tapi ketika koreksinya dari 10 menjadi satu, mana dasarnya? Mana kertas kerjanya? Metodologi apa yang dipakai? Formulanya yang dipakai apa? Itu harus transparan. Itu yang sampai hari ini pemerintah kota tidak dapatkan. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa kebijakan ini sudah benar?” pungkas Andi Harun. (dev)










