SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meminta PT PLN (Persero) transparan membeberkan kendala utama yang memicu terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah titik wilayah Samarinda belakangan ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat bakal memanggil jajaran manajemen PLN guna meminta klarifikasi resmi mengenai gangguan sistem kelistrikan tersebut.
“Kami akan memanggil area manajer PLN untuk menanyakan langsung kendala apa saja yang membuat listrik padam di beberapa tempat,” ujar Deni, Selasa (15/9/2026).
Langkah pemanggilan ini dinilai mendesak agar publik memperoleh kepastian informasi secara terang benderang. Terlebih, gangguan pasokan listrik terjadi di tengah situasi Samarinda yang saat ini diselimuti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Deni menekankan, pihak legislatif enggan berspekulasi mengenai akar masalah sebelum mendengarkan penjelasan teknis dari manajemen PLN. Hasil pertemuan tersebut nantinya dijadikan dasar pertanggungjawaban informasi kepada masyarakat luas.
Salah satu poin krusial yang turut menjadi sorotan utama Komisi III adalah ketersediaan pasokan batu bara sebagai bahan baku pembangkit. Pasalnya, Kaltim dikenal sebagai daerah penghasil batu bara terbesar, sehingga kendala pasokan dinilai tidak wajar terjadi.
“Kita ini daerah penghasil batu bara. Semestinya tidak ada keraguan atau masalah terhadap pasokan dan suplai batu bara,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap pemanggilan manajemen PLN dalam waktu dekat ini dapat mengurai jalan keluar atas krisis pemadaman bergilir. Sebab, pemadaman yang berkepanjangan berpotensi memperberat beban aktivitas warga dan perekonomian daerah.
“Kita tidak ingin di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, masyarakat makin terbeban dengan adanya pemadaman listrik,” pungkas Deni. (dev)
