SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi meluncurkan program Kartu Akses UMKM LPG 3kg (KEMAS), Selasa (15/9/2026) di Ruang Ballroom Arutala Lantai IV. Inovasi ini diterbitkan untuk menjamin kepastian pasokan serta keterjangkauan harga bahan bakar bersubsidi bagi para pelaku usaha berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Nurrahmani menyampaikan bahwa pada tahap awal penertiban kartu difokuskan bagi kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menggantungkan mata pencaharian utama dari sektor usaha mikro.
“Pada 2024 kita sudah meluncurkan untuk kelompok rumah tangga. Tahun ini kita mulai sasar kelompok PEKKA dengan indikator khusus. Dari total 217 data awal yang dihimpun, sebanyak 137 pelaku usaha dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menerima kartu,” ujar Nurrahmani.
Proses penyaringan penerima manfaat diselaraskan secara ketat dengan kriteria Baku Mutu PT Pertamina. Jenis usaha seperti jasa pencucian baju, kerajinan batik, hingga usaha dengan omzet kotor melebihi Rp800 ribu per hari dipastikan tidak masuk dalam skema penerima subsidi.
Nurrahmani membeberkan bahwa kartu tersebut akan resmi berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Setiap kartu dicetak berbasis data kependudukan (by name by address) sehingga tidak dapat dipindahtangankan atau disalahgunakan oleh pihak lain.
“Setiap penerima manfaat mendapatkan jatah kuota 5 hingga 10 tabung per bulan sesuai skala usaha dan jumlah anggota keluarga, dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000 di pangkalan terdekat. Pengambilan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal pangkalan guna menekan biaya produksi usaha mereka,” terangnya.
Guna menjaga ketepatan sasaran, pembaharuan data dan fisik kartu akan dievaluasi secara berkala setiap tahun sekali melalui pencocokan data bersama Dinas Sosial, Disdukcapil, serta Diskominfo.
“Pembaruan data rutin dilakukan karena kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah. Jika ada penerima yang omzetnya meningkat tinggi atau menikah dengan keluarga mampu, tentu datanya akan kita keluarkan. Kita justru berharap jumlah penerima bantuan ini terus menurun sebagai tanda keberhasilan penanganan taraf hidup masyarakat,” pungkas Nurrahmani. (dev)
