JAKARTA, LINGKARKALTIM: Kerja sama Indonesia dan Tiongkok perlu diarahkan untuk memperkuat kapabilitas nasional melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM), penguasaan teknologi, serta tata kelola pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai penting agar berbagai bentuk konektivitas dan investasi yang terjalin mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
“Konektivitas yang terbangun melalui berbagai kerja sama bilateral tidak cukup dipahami sebagai hubungan perdagangan dan investasi semata. Konektivitas perlu ditransformasikan menjadi kapasitas pembangunan yang mampu memperkuat daya saing nasional,” ujar Irine H. Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik (PR Politik) BRIN, dalam Simposium Akademik “Aligning Chinese-Style Modernization with Golden Indonesia 2045: New Opportunities and New Prospects” di Jakarta, Kamis (20/8/26).
Menurut Irine, konektivitas harus menjadi perspektif pembangunan melalui institusi yang memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Hal ini mencakup penguatan rantai pasok, pembangunan standar riset komunitas, pengembangan keahlian serta otonomi teknologi, hingga peningkatan kapasitas tata kelola hijau (green governance).
“Kerja sama Indonesia–Tiongkok perlu diarahkan untuk memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan kemampuan teknologi, memperluas transfer pengetahuan, serta membangun tata kelola pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” terangnya dalam forum yang diselenggarakan PR Politik BRIN bekerja sama dengan Secretariat of National Top Think Tank, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ini.
Dalam paparannya, Irine menyoroti konsep New Quality Productive Forces (NQPF) yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan Tiongkok. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia, namun tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional.
“NQPF tidak hanya sebagai slogan yang penting, tetapi harus menjadi pemicu dari proyek-proyek terdepan dengan mempertimbangkan hal-hal yang lebih ramah terhadap manusia dan lingkungan. Konsep ini harus dilokalisasikan secara meaningful melalui kolaborasi dengan sumber daya manusia di Indonesia,” jelasnya.
Irine menekankan bahwa keberhasilan suatu model pembangunan sangat bergantung pada proses lokalisasi. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk mengadaptasi berbagai gagasan global sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
Sebagai contoh, ia menilai Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak hanya dapat dipahami sebagai proyek transportasi modern, melainkan juga sebagai ruang interaksi antarlembaga, komunitas profesional, dan pertukaran teknologi yang berpotensi memperkuat kapasitas nasional.
Di sektor digital, kerja sama Indonesia dan Tiongkok juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari pengoperasian tiga data center Alibaba Cloud, program pelatihan 100 ribu talenta digital oleh Huawei, hingga pemanfaatan sistem pembayaran lintas negara seperti CIPS.
Namun, Irine mengingatkan bahwa kerja sama digital harus disertai kepatuhan yang kuat terhadap regulasi nasional agar tidak menciptakan hubungan yang asimetris. Penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan penguatan keamanan siber menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan serta otonomi digital Indonesia.
Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu menjalankan strategic agency melalui prinsip seleksi, negosiasi, dan akuntabilitas. Langkah tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan nasional yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, penegasan kontrak terkait alih teknologi dan keterlibatan industri lokal, serta pengelolaan risiko secara transparan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputy Director Institute of Industrial Economics CASS, Li Pengfei, menjelaskan bahwa konsep NQPF berfokus pada terobosan teknologi disruptif, alokasi inovatif faktor produksi, serta transformasi industri hijau dan digital. Menurutnya, Tiongkok siap menyinergikan berbagai capaian di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baterai daya, dan kecerdasan buatan (AI) dengan Visi Indonesia Emas 2045.
“Tiongkok dan Indonesia memiliki komplementaritas structures yang kuat. Kita dapat membangun konsorsium inovasi, laboratorium bersama, serta platform kerja sama kapasitas untuk memastikan integrasi rantai pasok dan alih teknologi berjalan secara optimal,” kata Li Pengfei.
Sementara itu, Senior Researcher National Top Think Tank CASS, Li Dawei, menilai modernisasi ala Tiongkok dan Visi Indonesia Emas 2045 memiliki keselarasan yang kuat pada tingkat konsep, strategi, maupun implementasi. Menurutnya, kedua negara memiliki peluang besar untuk memperluas kolaborasi dalam bidang transisi hijau, kecerdasan buatan, dan tata kelola global.
“Modernisasi ala Tiongkok dan Visi Indonesia Emas 2045 sangat mirip dan kompatibel dalam konsep, strategi, dan tindakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Li Dawei menegaskan pentingnya peran lembaga riset dan think tank kedua negara sebagai infrastructure of knowledge dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti ilmiah dan tata kelola yang adaptif terhadap tantangan global.
Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta tata kelola kerja sama yang akuntabel, kolaborasi Indonesia–Tiongkok diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
(Sumber : brin.go.id)
