KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kukar terus memperkuat upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melanjutkan kerja sama dengan lembaga nirlaba internasional Solidaridad yang selama ini menjadi mitra pembangunan daerah dalam mendorong praktik perkebunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Kepala Disbun Kukar, Muhammad Taufik mengatakan kegiatan yang dilaksanakan saat ini merupakan bagian dari tindak lanjut nota kesepahaman antara Solidaridad dengan Pemkab Kukar yang telah ditandatangani bersama Bupati Kukar pada Desember 2025.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang strategis yang bertujuan memperkuat sektor perkebunan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.
Dia menerangkan, salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah mendorong pembangunan perkebunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar aspek produksi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial serta kelestarian lingkungan.
“Termasuk juga penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM, khususnya UMKM yang berbasis pertanian,” ucap dia, Kamis (25/6/2026).
Berbagai kegiatan pendukung juga telah dilaksanakan sebelumnya, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.
Salah satu program yang telah berjalan adalah pelatihan Training of Trainers (TOT) bagi kelompok wanita tani sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sektor pertanian dan perkebunan.
Tidak hanya melakukan pelatihan, Solidaridad juga telah turun langsung ke lapangan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, lembaga tersebut telah melakukan kegiatan di Kecamatan Kembang Janggut dan menjalin komitmen kerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk mendukung pengembangan kebun rakyat.
Dia menyebut, salah satu fokus pendampingan adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan kebun swadaya milik masyarakat, terutama perkebunan kelapa sawit.
“Mereka memiliki komitmen kerja sama dengan Rea Kaltim untuk membantu pendampingan terhadap pemberdayaan kebun-kebun swadaya milik masyarakat, khususnya kebun sawit,” jelas Taufik.
Dia menilai bahwa pendampingan tersebut penting karena kebun rakyat memiliki peran besar dalam industri perkebunan di Kukar, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola, produktivitas, dan pemenuhan standar keberlanjutan.
Taufik menegaskan bahwa pembangunan perkebunan berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan tiga aspek utama, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat dalam upaya bersama untuk mengurangi dampak perubahan iklim tanpa mengorbankan produktivitas sektor perkebunan.
“Intinya adalah bagaimana aspek lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan ekonomi dan sosial, bisa kita sinergikan untuk mewujudkan perkebunan berkelanjutan. Dalam perkebunan berkelanjutan itu ada aspek ekonomi, ada aspek lingkungan, dan ada aspek sosialnya,” ujarnya.
Taufik mengatakan, setidaknya terdapat empat kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu pemerintah provinsi, Pemkab Kukar, perusahaan-perusahaan perkebunan, serta kelompok tani.
Ia menegaskan bahwa berbagai kegiatan yang saat ini dilaksanakan bukan program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
“Walaupun sebenarnya tidak hanya berada di sektor kelapa sawit, tetapi juga sektor-sektor lain. Namun karena sebagian besar usaha perkebunan berada di sektor sawit, maka titik beratnya memang ada pada kelapa sawit,” jelas dia.
Ia menjelaskan, berbagai program yang telah berjalan akan terus diperkuat untuk menjawab tantangan pembangunan perkebunan di masa mendatang.
Salah satu agenda penting yang kini menjadi perhatian Disbun Kukar adalah mendorong kebun-kebun rakyat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Taufik mengatakan sertifikasi tersebut kini menjadi kewajiban bagi pekebun sawit, sehingga diperlukan pendampingan agar masyarakat mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Dia berharap Solidaridad dapat memberikan dukungan melalui pendampingan teknis maupun akses terhadap berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
Selain memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, Solidaridad juga memiliki jaringan pendanaan internasional yang dapat membantu mendukung program-program pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan.
“Saya sudah meminta kepada Solidaridad untuk memberikan bantuan kepada kami dalam mendampingi para pekebun dalam proses memperoleh sertifikasi ISPO tersebut,” tutup Taufik. (ASR)
