KUKAR, LINGKARKALTIM: Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) berencana akan melakukan aksi Jilid 2 di Kantor Bupati Kukar.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikarta, Zulkarnain menjelaskan awalnya hari ini akan audiensi antara mahasiswa dengan pihak pemerintah daerah.
Namun, dengan berbagai pertimbangan yang telah dikaji secara matang, mahasiswa memutuskan untuk membatalkan agenda tersebut.
“Memang sebelumnya hari ini dijadwalkan untuk audiensi. Tapi dengan berbagai pertimbangan, kami dari pihak mahasiswa memutuskan untuk membatalkannya,” ungkap dia, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan, pembatalan tersebut murni merupakan keputusan internal mahasiswa, bukan karena faktor dari pihak pemerintah daerah.
Saat ini, mahasiswa masih merumuskan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan menggelar aksi jilid dua atau menjadwalkan ulang audiensi di waktu yang berbeda.
“Untuk aksi jilid dua atau audiensi lanjutan, saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh teman-teman,” jelas Zulkarnain.
Meski demikian, dia memastikan bahwa isu utama yang akan terus diperjuangkan tetap sama, yakni terkait perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kukar.
Persoalan ini sebelumnya telah menjadi sorotan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar pada awal April lalu.
Menurutnya, persoalan infrastruktur jalan tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, terutama di wilayah hulu yang masih memiliki akses jalan terbatas dan belum layak.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya kehadiran langsung kepala daerah dalam setiap aksi yang dilakukan.
Selama ini, lanjut Zulkarnain, mahasiswa belum pernah mendapatkan kesempatan berdialog langsung dengan Bupati Kukar saat menyampaikan aspirasi di lapangan.
“Harapan kami ke depan, jika aksi jilid dua dilaksanakan, Bupati bisa hadir langsung, mendengarkan orasi mahasiswa, dan berdialog secara terbuka terkait persoalan yang kami sampaikan,” katanya.
Zulkarnain menilai, kehadiran pimpinan daerah dalam forum aksi atau audiensi sangat penting sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.
Ia mengatakan, mahasiswa tetap mengedepankan dialog sebagai solusi utama.
Namun, jika komunikasi tidak berjalan efektif, aksi demonstrasi akan tetap menjadi pilihan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
“Kami ingin ada dialog yang jelas dan tuntas. Itu yang menjadi harapan kami,” tegas dia. (ASR)
