KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat kapasitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui program pelatihan.
Pelatian tersebut bertujuan agar para pengurus yang kini menangani koperasi di desa dan kelurahan dapat memahami dengan baik tata kelola hingga teknis pengoperasian usaha.
Penggerak Swadaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Ahmad Irji’i menyampaikan bahwa pelatihan KDMP yang digelar tahun ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.
“Harapan kita positif bahwa pelatihan KDMP ini dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pengurus Koperasi Desa Merah Putih, khususnya di desa dan kelurahan se-Kukar,” ujar dia pada Jum’at (14/11/2025).
Ia menyebut, saat ini masih banyak pengurus koperasi yang belum memahami secara utuh teknis pengelolaan koperasi modern, khususnya yang berkaitan dengan sistem baru KDMP.
“Kalau soal membuka gerai atau menjual, itu mungkin adaptasi saja dari koperasi lama. Tapi sistemnya kini berbeda,” kata Irji’i.
Dia menilai bahwa peningkatan kapasitas SDM mutlak diperlukan. Meski beberapa pengurus telah berpengalaman dalam usaha kecil, tetapi struktur dan tata kelola koperasi yang baik membutuhkan pengetahuan tambahan terkait administrasi, iuran anggota, hingga pengelolaan keuangan.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pelatihan adalah pentingnya menjalankan iuran pokok dan wajib sebagai indikator awal aktivitas koperasi.
“Harapan pemerintah, iuran pokok dan wajib ini berjalan dulu. Dari situ terlihat aktif tidaknya koperasi. Pemerintah nanti bisa memverifikasi, apakah koperasinya sudah benar-benar bergerak,” jelasnya.
Irji’i menilai, keberlanjutan iuran menjadi penanda bahwa koperasi memiliki fondasi kelembagaan yang sehat, sebelum menerima dukungan lanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Ia mengatakan bahwa program KDMP juga akan didorong oleh alokasi anggaran Rp3 miliar untuk tiap koperasi. Dana tersebut mencakup pembangunan gerai fisik serta biaya operasional.
“Yang 3 miliar itu nanti digunakan untuk pembangunan gerai sebesar Rp2,5 miliar, dan Rp500 juta untuk operasional,” terang Irji’i.
Meskipun demikian, dukungan dana tersebut tidak serta-merta dicairkan. Pemerintah daerah terlebih dahulu memastikan bahwa koperasi benar-benar aktif, memiliki manajemen yang berjalan, dan pengurusnya memahami tugas serta fungsinya.
Dengan kapasitas pengurus yang meningkat, maka koperasi dapat tumbuh menjadi unit usaha yang mandiri, akuntabel, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kalau kapasitas pengurusnya baik, maka koperasi bisa berkembang dan program bisa berjalan sesuai harapan,” tutupnya. (ASR)
