KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara menyoroti masih adanya ketimpangan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Keterbatasan pembiayaan serta perbedaan prioritas program disebut menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pembangunan pertanian di daerah.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, mengungkapkan bahwa kemampuan anggaran daerah untuk bidang pertanian dalam lima tahun ke depan diperkirakan tetap berada pada kisaran Rp150 miliar per tahun. Jumlah ini dinilai jauh dari kebutuhan riil yang diperlukan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian secara komprehensif.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan pembiayaan yang lebih adil dan proporsional. Selama ini, sebagian besar dana dari pusat justru mengalir ke kementerian teknis, sementara daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program hanya mendapat porsi kecil.
“Banyak kegiatan yang sebenarnya lebih efektif dikerjakan di daerah, tetapi dananya justru terserap di tingkat pusat. Akibatnya, daerah harus menyesuaikan dengan kemampuan yang terbatas,” jelasnya, Senin (27/10/2025).
Taufik menambahkan, tantangan lain muncul dari perbedaan kriteria program antara pusat dan daerah. Sejumlah program nasional, seperti optimalisasi lahan rawa, tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pertanian Kukar yang didominasi lahan kering. Akibatnya, banyak usulan dari daerah yang tidak dapat diterima dalam skema pendanaan pusat.
Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan keuangan kini semakin ketat, dengan persyaratan administrasi dan teknis yang lebih kompleks. Banyak usulan daerah yang gagal disetujui karena tidak memenuhi klasifikasi belanja modal yang disyaratkan oleh peraturan provinsi maupun kementerian.
Taufik menilai, kondisi tersebut harus disikapi dengan peningkatan kapasitas perencanaan dan penguatan data. Perencanaan pembangunan pertanian, menurutnya, tidak bisa hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kemampuan daerah menyajikan data yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Perubahan skema pembiayaan perlu dibarengi dengan penguatan sistem data agar setiap usulan dari daerah memiliki dasar yang valid dan argumentatif,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor di tingkat daerah. Pembangunan pertanian tidak hanya menyangkut soal bibit dan pupuk, tetapi juga infrastruktur penunjang seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jaringan distribusi yang dapat menekan biaya produksi petani.
Dengan segala keterbatasan yang ada, Taufik berharap ke depan kebijakan pembangunan pertanian dapat lebih berpihak kepada daerah sebagai pelaksana langsung di lapangan. Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menetapkan program bersifat umum, tetapi juga membuka ruang adaptasi agar setiap daerah bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifiknya.
“Pertanian daerah tidak bisa diperlakukan sama secara nasional. Setiap wilayah punya karakter dan tantangan sendiri, sehingga dukungan kebijakan juga harus fleksibel dan kontekstual,” pungkasnya. (WAN/ADV)
