KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui program berobat gratis cukup dengan KTP, Pemkab Kukar memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena alasan biaya.
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa program tersebut telah berjalan efektif.
“Kita punya program berobat gratis cukup dengan KTP. Program ini kita jalankan melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ucap dia kepada awak media, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, Kukar saat ini menjadi salah satu daerah dengan capaian keanggotaan BPJS Kesehatan tertinggi di Indonesia.
“Hari ini tingkat keanggotaan BPJS Kesehatan di Kutai Kartanegara sudah mencapai 103 persen,” jelas Aulia.
Angka tersebut, lanjut dia, menandakan bahwa hampir seluruh warga Kukar telah memiliki jaminan kesehatan, termasuk mereka yang baru lahir atau berpindah domisili.
Dari jumlah tersebut, sekitar 95 persen pembiayaannya ditanggung langsung oleh pemerintah daerah, sementara sisanya berasal dari kategori peserta mandiri dan penerima upah.
“Dengan capaian itu, artinya kita sudah di atas rata-rata nasional. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh warga Kutai Kartanegara terlindungi jaminan kesehatannya,” tegasnya.
Aulia menjelaskan, masyarakat kini tidak perlu repot membawa dokumen atau kartu BPJS saat berobat. Cukup dengan menunjukkan KTP atau NIK yang terdaftar, warga Kukar sudah bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.
“Masyarakat cukup membawa KTP datang ke fasilitas kesehatan, dan insya Allah akan dilayani sebagaimana mestinya,” ujar dia.
Ia mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mempermudah akses pelayanan, terutama bagi masyarakat di pedesaan atau wilayah terpencil yang selama ini terkendala administrasi.
Pemerintah daerah juga telah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan sistem berjalan tanpa hambatan.
“MOU sudah kita tanda tangani, pengucuran pembiayaan juga sudah kita lakukan di BPJS Kesehatan,” tambah Aulia.
Dia mengungkapkan bahwa program berobat gratis ini dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp103 miliar untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan warga.
Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun berjalan.
Menurutnya, investasi di bidang kesehatan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kukar.
Dengan jaminan kesehatan yang menyeluruh, masyarakat dapat lebih produktif dan terjamin kesejahteraannya.
Program berobat gratis cukup dengan KTP menjadi bagian penting dari visi Kukar Idaman Terbaik, yang berfokus pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Pemkab Kukar tidak hanya ingin menghadirkan layanan kesehatan yang murah, tetapi juga mudah, cepat, dan berkualitas. Ia menilai, kesehatan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara dan pemerintah daerah.
“Kami ingin tidak ada lagi warga Kukar yang kesulitan berobat hanya karena masalah biaya. Dengan program ini, semua harus bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya. (ASR/ADV)
