KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan seluruh proyek prioritas di sektor pendidikan dapat selesai pada November 2025. Namun, Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrillian Noor, mengakui terbatasnya anggaran menjadi tantangan utama dalam merealisasikan seluruh program pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
“Target kita hingga November semua bisa selesai. Tapi karena anggaran tahun ini tidak sebanyak dulu, tentu tidak semua sekolah bisa tersentuh perbaikan,” ujarnya saat diwawancarai di Tenggarong.
Hingga awal Agustus, progres fisik proyek pendidikan disebut masih berada di kisaran 50 persen. Beberapa pekerjaan masih menunggu proses kontrak dan verifikasi dari Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), termasuk yang berkaitan dengan syarat kelayakan dan legalitas.
“Kalau fisik baru sekitar 50 persen, karena sebagian masih dalam proses penilaian dan belum semuanya masuk tahap kontrak,” jelasnya.
Ia menegaskan, prioritas pembangunan tetap difokuskan pada sekolah-sekolah yang masuk kategori skala prioritas, terutama yang mendukung visi Kukar Idaman, seperti program sekolah gratis dan pelayanan dasar pendidikan yang merata.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat dan pihak sekolah untuk bersabar, khususnya bagi sekolah yang belum mendapatkan alokasi pembangunan atau rehabilitasi tahun ini. Sebab, selain dana APBD Kukar yang terbatas, belanja pegawai juga masih mendominasi struktur anggaran.
“56 persen dari total anggaran pendidikan kita masih terserap untuk belanja pegawai. Jadi otomatis ruang untuk pembangunan fisik lebih kecil,” imbuhnya.
Sebagai solusi, Pemkab Kukar juga mendapat bantuan dana revitalisasi dari pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar yang dikelola melalui mekanisme swakelola oleh sekolah penerima bantuan. Program ini diharapkan bisa menambah daya dukung pembangunan infrastruktur pendidikan dasar.
“Dana revitalisasi dari pusat itu sangat membantu. Tapi karena bentuknya swakelola oleh sekolah, maka prosesnya juga memerlukan waktu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPKAD dan BPBJ agar proses administrasi dan pencairan dana tidak mengalami keterlambatan. Diharapkan, di sisa waktu 4 bulan ke depan, proyek-proyek yang sedang berjalan bisa selesai tepat waktu.
“Yang penting jangan dipaksakan kalau waktunya tidak cukup. Kita tetap jaga kualitas dan komitmen pelayanan dasar pendidikan,” tutupnya.(IDN/ADV)
