KUKAR, Lingkarkaltim : Upaya mengantisipasi kerawanan pelanggaran pada Pilkada, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menngelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kecamatan Loa Janan, belum lama ini.
Kegiatan tersebut dibu langsung oleh Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto dan dihadiri sejumlah Pegawai Negeri Sipil maupu tamu undangan lainnya. Sementara sosialisasi itu menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.
Bambang Arwanto mengatakan, pentingnya sosialisasi ini bagi ASN karena profesi tersebut yang bekerja di Instansi Pemerintahan. Sehingga ASN tak boleh memberikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon.
“ASN itu melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa yang harus menjaga netralitasnya,” kata Bambang Arwanto.
Menurutnya, netralitas ASN ini merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Hal ini berkaitan dengan impartiality bahwa ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan dan tak berpihak pada siapapun pada tahapan Pilkada.
Ia menegaskan bahwa Kaltim ini merupakan provinsi nomor 5 terhadap tingkat kerawanan Pilkada secara nasional., termasuk Kukar tingkat kerawanan mencapai 51,28 persen. Sehingga hal ini menjadi perhatian bersama baik dari penyelenggara, pengawasan, pemerintah daerah hingga keamanan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh ASN bisa paham terhadap pelanggara netralitas ASN. Jika ASN itu tak netral atau berpihak maka akan menimbulkan dampak ketidakpercayaan publik.
“Kami berharap, pada momen Pilkada ini jumlah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya terus meningkat. Karena barometer keberhasilan pelaksanaan Pilkada ini ada di tingkat partisipasi,” harapnya. (adv/kik)
