KUKAR, LINGKARKALTIM: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjamin penuh kerahasiaan data aset, pendapatan, hingga pengeluaran milik warga dan pelaku usaha dalam gelaran Sensus Ekonomi 2026. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir atau takut menolak petugas, sebab seluruh data yang dikumpulkan dilindungi undang-undang dan dipastikan sama sekali tidak berkaitan dengan urusan pemungutan pajak.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kukar, Khairil Anwar. Langkah ini merespons adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha yang mengira kedatangan petugas lapangan bertujuan untuk menghitung nominal pajak mereka.
“Kami tegaskan dan kami jamin, BPS tidak ada kaitannya dengan pajak untuk kegiatan ini. Mohon kejujuran dari rumah tangga dan pelaku usaha untuk menyampaikan data pendapatan, pengeluaran, hingga aset dengan sebenar-benarnya,” ujar Khairil, Senin (6/7/2026).
Jaminan keamanan ini diperkuat dengan penggunaan aplikasi resmi bernama FASIH. Data yang diinput oleh petugas di lapangan akan langsung terkirim ke server pusat BPS yang sudah mengantongi sertifikasi keamanan internasional ISO 27001.
Bahkan, seluruh proses digital ini mendapatkan pendampingan ketat dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mencegah terjadinya kebocoran data.
Sensus Ekonomi yang digelar dari rumah ke rumah (door-to-door) sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini menyasar seluruh rumah tangga dan pelaku usaha di 20 kecamatan se-Kukar. Total ada 586 petugas lapangan yang dikerahkan.
Tujuan utama dari pendataan besar-besaran setiap sepuluh tahun sekali ini adalah untuk memotret wajah baru struktur ekonomi Kukar.
Menurut Khairil, data yang digunakan pemerintah daerah saat ini masih mengacu pada hasil sensus tahun 2016. Padahal, dalam kurun waktu satu dekade terakhir, disrupsi teknologi telah melahirkan banyak pelaku usaha digital berbasis online yang tidak kasat mata.
Selama ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar masih sangat didominasi oleh sektor pertambangan yang mencapai angka 53 persen.
Melalui sensus baru ini, pemerintah ingin melihat kontribusi nyata dari sektor-sektor konvensional lain serta geliat ekonomi digital yang berkembang pesat.
Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi Kabupaten Kukar, Erik Ismail Sujito, menambahkan minimnya literasi sensus memang sempat memicu penolakan di beberapa wilayah.
Namun, BPS bergerak cepat dengan membentengi petugas lewat payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan kerahasiaan data responden.
Untuk memaksimalkan pendataan di sektor korporasi dan instansi besar yang biasanya memiliki birokrasi ketat, BPS Kukar meluncurkan strategi khusus bernama Ngibar (Ngisi Bareng) secara virtual melalui Zoom.
“Kami berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Contohnya, Dinas Kesehatan membantu memfasilitasi 4 rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga apotek di bawah binaan mereka. Begitu juga dengan Dinas Perkebunan untuk perusahaan sawit, dan Dinas Koperasi,” urai Erik.
Melalui program NGIBAR (Ngisi Bareng), pihak manajemen perusahaan dipandu untuk mengisi kuesioner mandiri yang tautannya dikirimkan secara langsung melalui sistem email blasting.
Dengan keterbukaan dari masyarakat serta dukungan ratusan petugas lapangan termasuk para mahasiswa yang direkrut dari Unikarta, Unmul, hingga ITK hasil Sensus Ekonomi 2026 ini diharapkan menjadi fondasi valid bagi Pemkab Kukar dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah yang tepat sasaran. (Dil)
