KUKAR, LINGKARKALTIM: DPRD berharap tiga program yang diluncurkan oleh Bupati Kukar yaitu RT-Ku Terbaik, aplikasi Siap Kerja melalui skema Job Fair Everyday, serta portal pengaduan masyarakat berbasis digital bisa berjalan dengan baik.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengapresiasi peluncuran tiga program strategis yang digagas Bupati tersebut.
Menurutnya, peluncuran program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan janji yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program RT-KU Terbaik yang menjadi bagian dari visi pembangunan daerah dan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kukar Tahun 2025–2030.
Ia menilai, peluncuran program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Pak Bupati sudah menepati janji. Kenapa menepati janji? Karena program itu memang sudah termaktub dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2030 dan dijabarkan melalui program APBD Tahun 2026,” ujar dia, Selasa (23/6/2026).
Ia ingin program tersebut wajib dilaksanakan meskipun pelaksanaannya mengalami keterlambatan.
Meskipun demikian, DPRD Kukar tetap memberikan perhatian terhadap kesiapan fiskal daerah untuk memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
Program RT-KU Terbaik dirancang untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Namun, ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan secara matang.
Dia menjelaskan bahwa saat pembahasan APBD murni Tahun 2026, alokasi yang disetujui DPRD masih berada pada angka Rp100 juta per RT.
Sementara pemerintah daerah kini menargetkan peningkatan menjadi Rp150 juta per RT.
Oleh karena itu, DPRD Kukar berharap pemerintah daerah mampu memastikan ketersediaan anggaran agar target tersebut dapat direalisasikan tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.
“Ketika APBD murni kemarin disetujui, alokasinya baru Rp100 juta per RT. Jadi kalau tetap dipaksakan menjadi Rp150 juta, kita berharap mudah-mudahan anggarannya bisa tersedia. Semoga semua RT dan seluruh masyarakat juga berdoa agar pemenuhan anggaran tersebut bisa dilakukan,” kata Yani.
Dia menerangkan, program tersebut tidak dapat dibatalkan karena telah menjadi bagian dari komitmen resmi pemerintah daerah.
“Ini sudah menjadi komitmen bersama, komitmen pemerintah daerah yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan, baik dalam APBD maupun RPJMD,” ucapnya.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, Yani juga melihat pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Program RT-KU Terbaik.
Mengingat dana yang disalurkan merupakan uang negara, penggunaannya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah disepakati melalui musyawarah di tingkat RT.
Ia menekankan bahwa seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat pengawas, hingga masyarakat, harus ikut mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
Menurutnya, pengawasan yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran sekaligus memastikan setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena ini adalah belanja uang negara, maka mudah-mudahan anggaran itu tidak diselewengkan. Betul-betul digunakan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai hasil musyawarah yang ada di RT, kemudian difasilitasi dan diawasi oleh semua pihak agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tutur dia.
Lalu, ada aplikasi pencari kerja yang disiapkan pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Menurutnya, kehadiran platform digital tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam memperluas akses informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kukar.
“Mudah-mudahan masyarakat Kutai Kartanegara yang memang belum bekerja bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tentu ini memudahkan para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan ini adalah kerja pemerintah yang baik,” kata Yani.
Dia berharap Distransnaker Kukar dapat secara aktif mensosialisasikan aplikasi tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
“Jangan hanya sebatas di-launching tetapi tidak disosialisasikan. Ini juga perlu sosialisasi sehingga masyarakat benar-benar mengetahui dan memanfaatkan program tersebut,” tegasnya.
Kemudian, ada platform pengaduan masyarakat yang dapat membuka ruang komunikasi yang lebih cepat dan efektif antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
Selama ini, lanjut Yani, banyak keluhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada DPRD Kukar.
Dengan hadirnya aplikasi pengaduan ini, masyarakat memiliki alternatif saluran resmi yang langsung terhubung dengan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat dimudahkan dalam menyampaikan aspirasi maupun keluh kesahnya kepada pemerintah kabupaten melalui aplikasi tersebut. Dan tentu mudah-mudahan semua pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti,” jelas dia.
Ia mengatakan bahwa DPRD Kukar mendukung penuh berbagai inovasi pelayanan publik yang dijalankan pemerintah daerah.
Dia berharap seluruh program yang telah diluncurkan tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi benar-benar dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kami sangat senang, berterima kasih, serta berharap semua ini dapat terus dikolaborasikan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten,” tutup Yani. (ASR)
