KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama DPRD Kabupaten Kukar berkomitmen menghidupkan aktivitas Pasar Tangga Arung Square (TAS) melalui berbagai program kolaboratif yang melibatkan perusahaan, perbankan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut untuk meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat sekaligus membuka peluang perputaran ekonomi yang lebih besar bagi para pedagang.
Plt. Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah mengatakan pemerintah memiliki kemampuan untuk meramaikan kawasan pasar melalui berbagai kegiatan dan atraksi.
Namun, untuk meningkatkan omzet dan membuat seluruh dagangan pedagang laris merupakan tantangan yang lebih kompleks karena dipengaruhi kondisi ekonomi yang lebih luas.
Ia menjelaskan, daya beli masyarakat saat ini turut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah hingga perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke perdagangan digital.
“Kalau meramaikan pasar, Disperindag bisa. Bahkan lebih dari bisa. Tapi kalau membuat seluruh dagangan pedagang menjadi laris, itu sudah masuk ke persoalan ekonomi makro yang di luar kewenangan kami secara langsung,” ucap dia, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, kondisi yang dihadapi pedagang Tangga Arung Square (TAS) saat ini bukan hanya terjadi di Kukar, melainkan juga dirasakan di berbagai daerah di Indonesia.
Persaingan dengan platform perdagangan daring juga menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus segera diadaptasi para pelaku usaha.
Jika tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, pedagang konvensional berisiko kehilangan pelanggan secara bertahap.
Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi berbagai tekanan turut memengaruhi daya beli masyarakat.
“Kalau tidak beradaptasi dengan cepat, memang pelan-pelan bisa menurun, kemudian tutup atau gulung tikar. Dan ini tidak hanya terjadi di Tenggarong atau Kukar, tapi juga dirasakan di banyak daerah,” kata Fathullah.
Untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke TAS, Disperindag dan DPRD Kukar sepakat membangun kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk melakukan kegiatan tanpa membebankan APBD.
Dia mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Kukar telah menawarkan dukungan untuk melibatkan perusahaan-perusahaan swasta, sektor perbankan, hingga berbagai komunitas agar ikut berpartisipasi dalam menghidupkan aktivitas pasar.
Selain itu, Disperindag Kukar juga akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, serta instansi terkait lainnya untuk menghadirkan program-program yang mampu menarik masyarakat datang ke TAS.
“Tadi DPRD menawarkan kolaborasi dengan mengundang beberapa perusahaan, perbankan dan stakeholder lainnya untuk meramaikan pasar. Kami juga terus menjalin komunikasi dengan OPD terkait agar kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan di sana,” jelasnya.
Fathullah mengungkapkan bahwa selama ini berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan Disperindag Kukar untuk menciptakan suasana yang lebih hidup di kawasan TAS.
Salah satunya dengan menghadirkan hiburan musik setiap malam melalui para pengamen dan pelaku seni lokal.
Tidak hanya itu, Disperindag Kukar juga menggandeng sejumlah tenant dan pelaku usaha besar untuk membuka aktivitas di kawasan tersebut.
Ia ingin kehadiran tenant tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mendatangkan pengunjung yang lebih banyak.
“Nah itu upaya kita. Sudah kita ramaikan dengan hiburan, ada musik setiap malam, kemudian menggandeng tenant seperti Gramedia dan pihak lainnya yang nantinya juga membuat berbagai kegiatan di sana,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, optimistis berbagai kegiatan untuk menghidupkan TAS tetap dapat dilaksanakan meskipun pemerintah sedang menghadapi efisiensi anggaran.
Menurutnya, keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan kreativitas dan kolaborasi dalam membangun aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai keterlibatan dunia usaha, perbankan, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi solusi agar berbagai kegiatan tetap berjalan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
“Yang penting semua bekerja sama dan berkolaborasi. Pemerintah, DPRD, perusahaan dan perbankan yang ada di Kutai Kartanegara kita libatkan untuk mendukung kegiatan ini. Pasti bisa jalan tanpa APBD,” ucap dia.
Ia mengatakan, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan hiburan dan kegiatan masyarakat secara rutin di kawasan Tangga Arung Square.
Menurutnya, semakin banyak kegiatan yang digelar, semakin besar pula peluang masyarakat untuk datang dan berbelanja sehingga perputaran ekonomi pedagang dapat meningkat.
“Event-event musik dan berbagai kegiatan masyarakat bisa kita lakukan. Nanti semua elemen akan kita kumpulkan untuk membuat kegiatan yang mampu menarik masyarakat datang, sehingga Tangga Arung Square benar-benar ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di Tenggarong,” pungkas Eko. (ASR)
