KUKAR, LINGKARKALTIM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar merasa was-was jika pemerintah pusat tak menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) speenuhnya ke daerah. Jika transfer DBH tak dilakukan penuh berdampak terhadap hutang daerah. Karena sebagian pekerjaan di daerah telah berjalan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pemerintah daerah hingga saat ini masih menunggu transfer DBH dari pemerintah pusat, yang belum bisa ditentukan waktunya.
“Transfer DBH dari pemerintah pusat, biasanya transfer itu dilakukan di akhir tahun ini,” kata Ahmad Yani pada Lingkarkaltim, di rumah jabatan Ketua DPRD Kukar, Jum’at (20/11/2026).
Ia juga tak mengetahui nilai DBH yang akan ditranser nantinya. Yang mengetahui hal tersebut hanya pemerintah pusat.
“Apakah jatah daerah itu akan ditransfer atau masih ada anomali yaitu sebagian ditransfer dan sebagian tidak ditransfer,” sebutnya.
Dirinya berharap, ditransfer DBH tepat waktu. Karena kalau dana itu tak transfer bisa menimbulkan gejolak terjadinya hutang kembali.
“Seluruh OPD sudah melakukan kontrak kerja, tapi belum ada jaminan untuk dibayar, karena kita belum ada kepastian terhadap dana transfer tersebut,” harapnya.
Ia menegaskan, dana transfer dari pemerintah pusat merupakan hak daerah. Sehingga disahkan melalui APBD Kukar.
“Kami berharap konsistensi pemerintah pusat, untuk mentransfer hak-hak daerah,” pungkasnya. (adv/riz)










