KUKAR, LINGKARKALTIM: Hampir empat tahun tidak menerima insentif, guru-guru ASN di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berharap hak tambahan penghasilan mereka dapat kembali diberikan.
Persoalan tersebut kini kembali dibahas bersama Komisi IV DPRD Kukar untuk mencari kepastian regulasi.
Aspirasi itu disampaikan Forum Pendidik dan Pengawas Madrasah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kukar terkait penyaluran dan penetapan insentif bagi guru honorer/non-ASN dan guru agama, di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Perwakilan Forum Pendidik dan Pengawas Madrasah, Azhar, menjelaskan bahwa guru ASN di bawah naungan Kemenag tidak lagi menerima insentif atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Agustus 2023.
Persoalan tersebut bermula ketika terjadi pengalihan mekanisme pembayaran dari Dinas Pendidikan ke Kemenag.
Dalam prosesnya, muncul kendala administrasi berupa akun ganda atau double account yang hingga kini belum terselesaikan.
“Kami berharap hak yang sebelumnya diterima bisa kembali diberikan. Sebab, sejak Agustus 2023 sampai sekarang, guru-guru ASN di bawah naungan Kementerian Agama tidak lagi menerima insentif tersebut,” ujarnya.
Selama ini, pihaknya bersama Forum Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Forum Madrasah telah berupaya mencari landasan hukum agar pemberian insentif tersebut dapat kembali diakomodasi.
Azhar juga membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah daerah lain yang dinilai masih dapat mengakomodasi pemberian insentif bagi guru di bawah naungan Kemenag.
“Kami melihat di Kutai Timur, Samarinda, bahkan di tingkat provinsi, guru-guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama masih mendapatkan pembayaran tersebut. Artinya, kami berharap ada solusi serupa yang bisa diterapkan di Kukar,” kata dia.
Ia berharap hasil RDP kali ini tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang memberikan kepastian bagi para guru madrasah.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan persoalan tersebut masih perlu dikaji bersama, terutama menyangkut aturan yang menjadi dasar pemberian insentif.
Ia menyebutkan, kehati-hatian diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan dalam pemeriksaan keuangan daerah.
“Kalau guru sudah menerima tunjangan kinerja (tukin), kemudian mendapatkan TPP lagi, tentu tidak diperbolehkan. Harus memilih salah satunya,” jelasnya.
Meski demikian, Andi memastikan pemerintah daerah pada prinsipnya memiliki kesiapan dari sisi keuangan.
Persoalan yang perlu dipastikan saat ini adalah apakah pemberian insentif tersebut memiliki dasar regulasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Sepanjang secara aturan memungkinkan, saya yakin persoalan ini bisa kita selesaikan. Dari sisi keuangan, pemerintah daerah siap. Namun, dari sisi regulasi, hal tersebut masih dikaji oleh teman-teman Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Komisi IV berharap pembahasan lanjutan dapat dilakukan bersama Dinas Pendidikan pada pekan depan.
Inspektorat dan Bagian Hukum juga akan dilibatkan untuk mengkaji aspek regulasi serta memastikan mekanisme pemberian insentif sesuai ketentuan.
“Kita berharap minggu depan mendapatkan undangan dari teman-teman Dinas Pendidikan untuk kembali duduk bersama dan mengkaji persoalan ini. Nantinya, pembahasan juga melibatkan Inspektorat serta Bagian Hukum,” tutupnya. (ahk)
