KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana memperluas akses pendidikan tinggi melalui program Satu Kartu Keluarga (KK) Satu Sarjana yang mulai diusulkan untuk direalisasikan pada 2027. Program ini menjadi salah satu pengembangan Beasiswa Kukar Idaman Terbaik dengan menyasar keluarga yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan Beasiswa Kukar Idaman Terbaik akan tetap dilanjutkan pada tahun mendatang. Bahkan, Pemkab Kukar berharap jangkauan penerimanya semakin luas agar tidak ada anak Kukar yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi hanya karena terkendala biaya.
Menurutnya, kebijakan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten harus berjalan beriringan. Dalam hal ini, Pemkab Kukar akan mengambil peran sebagai penopang untuk memastikan kebutuhan pendidikan masyarakat tetap terpenuhi.
“Prinsipnya, kita menginginkan tidak ada anak Kukar yang tidak bisa berkuliah hanya gara-gara masalah biaya. Jadi, kita akan membackup itu,” ungkap Aulia, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan program Satu KK Satu Sarjana dirancang dengan dua pola, yakni bottom up melalui pendaftaran masyarakat dan top down melalui pemetaan pemerintah berdasarkan data kependudukan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memprioritaskan keluarga yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Data tersebut akan dipetakan berdasarkan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Pendaftarannya tetap dari pemohon, tetapi pemerintah juga akan memetakan KK mana yang memang belum memiliki anggota keluarga yang sudah sarjana. Jadi, dua pola ini akan berjalan bersamaan,” jelasnya.
Untuk tahap awal, kuota program tersebut masih dalam tahap usulan. Kesra Kukar mengajukan sekitar 3.000 penerima, namun jumlah finalnya masih menunggu pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fathul menambahkan, komitmen Bupati untuk 2027 adalah mempertahankan anggaran beasiswa minimal setara dengan tahun ini. Bahkan, pihaknya mengusulkan penambahan program, termasuk perluasan bantuan pendidikan bagi mahasiswa jenjang pascasarjana S2 dan S3.
Adapun pada 2026, realisasi penyaluran berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan yang dikelola Kesra telah mencapai sekitar Rp26 miliar. Penyaluran tersebut mencakup beasiswa stimulan tingkat SMA dan S1, beasiswa tematik, serta bantuan pendidikan bagi santri pondok pesantren.
Melalui pengembangan program tersebut, Pemkab Kukar berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa terkendala persoalan biaya. (Adv/dil)
