KUKAR, LINGKARKALTIM : Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Desman Minang Endianto menyerap sejumlah aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Jalan Triyu 1 RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, belum lama ini.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan masyarakat melalui Ketua RT setempat. Aspirasi yang mencuat di antaranya pembangunan jembatan, perbaikan jalan lingkungan, hingga kebutuhan akses listrik bagi warga yang belum menikmati layanan tersebut.
Ia mengatakan, kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai momentum mempererat komunikasi dan silaturahmi dengan warga.
Menurutnya, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dan diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Reses ini tentu bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi momentum bagi kami untuk terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan masyarakat, khususnya warga di lingkungan RT 54, Kelurahan Loa Ipuh,” kata Desman Minang Endianto pada media.
Ia menjelaskan, sejumlah usulan terkait infrastruktur perlu ditinjau kembali, terutama menyangkut mekanisme pengajuan yang saat ini memiliki sejumlah persyaratan administrasi.
Usulan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur harus dilengkapi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta dokumen pendukung lainnya agar dapat diproses sesuai ketentuan.
“Kami akan cek kembali usulan-usulan yang disampaikan. Mekanisme pengusulan saat ini harus dilengkapi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta persyaratan lainnya. Ini akan kami sampaikan kembali kepada Ketua RT dan masyarakat,” jelasnya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, ia juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan jaringan listrik.
Ia menyebut, masih terdapat warga yang belum mendapatkan akses layanan listrik sehingga persoalan tersebut perlu dicarikan solusi.
Pihaknya akan melihat kemungkinan penanganan melalui program pemerintah maupun sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait realisasi usulan, ia mengaku belum dapat memastikan program mana yang bisa lebih dahulu direalisasikan.
Sebab, pembahasan APBD murni 2027 belum dilakukan sehingga masih perlu melihat perkembangan dan pengawalan setiap usulan.
“Kami juga berharap pemerintah eksekutif dapat mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program-program yang ada, termasuk mengoptimalkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil turun langsung ke sejumlah wilayah, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah.
Untuk itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan tersebut.
Melalui kegiatan reses, ia berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar, dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga secara bertahap bisa direalisasikan. (adv/riz)
