SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan proyek penataan dan pembangunan pagar di Jalan Mas Tumenggung kawasan Pasar Pagi tetap dilanjutkan. Ia menyinggung langkah anggota DPRD Samarinda yang mendorong rekomendasi penghentian proyek, serta meminta semua pihak tidak mempolitisasi kebijakan penataan kota.
Merespons polemik yang ada, Andi Harun menilai wacana pemberhentian proyek dari pihak dewan sebagai tindakan yang tidak produktif. Menurutnya, masalah akses toko pedagang merupakan persoalan teknis sederhana yang bisa diselesaikan lewat evaluasi ketinggian pagar, bukan dengan menghentikan pembangunan fasilitas umum.
“Kalau jalan itu harus tetap dilanjutkan. Nanti kita lihat di lapangan, tapi jangan ada gerakan yang ingin menghentikan jalan. Kalau sudah menghentikan jalan itu sudah niatnya jelek, ingin menghambat namanya. Saya lihat ada komentar anggota DPRD mau merekomendasikan memberhentikan, itu bukan anggota DPRD yang bijak itu,” ujar Andi Harun.
Andi Harun menjelaskan pemerintah terbuka untuk duduk bersama mereduksi atau menyesuaikan desain pagar jika terbukti menghalangi aktivitas usaha warga. Namun, ia mengingatkan agar dewan tidak memobilisasi opini publik yang memicu kegaduhan.
“Kalau memang harus diubah desainnya, kita ubah. Seberapa tinggi misalnya pagar yang dikehendaki agar tidak mengganggu jualan warga. Jadi santai, rileks, jangan terlalu mobilisasi secara politis. Mari duduk satu meja, kita dengarkan aspirasinya lalu nilai sama-sama,” pungkasknya.
Sikap Pemkot tersebut merespons desakan dari legislatif. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan hasil RDP beberapa waktu lalu mayoritas fraksi di dewan sepakat menyetujui penghentian proyek pagar tersebut menyusul keluhan warga dan pedagang yang tokonya tertutup. DPRD bahkan berencana menyusun rekomendasi tertulis kepada Wali Kota agar kontrak kerja di-adendum dan dialihkan ke titik penataan lain di Pasar Pagi.
“Dari hasil rapat, mayoritas fraksi sepakat dan setuju untuk menghentikan pembangunan itu ya, dan ini akan kita buatkan rekomendasi tertulis untuk disampaikan ke Wali Kota,” ungkap Samri Shaputra.
Terkait potensi benturan kontrak dengan pihak ketiga atau kontraktor pelaksana, DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan penyesuaian melalui mekanisme adendum. Anggaran dan sisa volume pekerjaan diarahkan untuk dialihkan ke titik pembangunan lain di sekitar kawasan Pasar Pagi yang masih membutuhkan penataan.
“Jadi kita ini menyerahkan ke Pemerintah Kota ya. Kalau maunya kita di DPRD, itu direvisi, desainnya direvisi. Pembangunan proyek yang ada dihentikan, nanti ada pengalihan. Kan masih banyak di sisi Pasar Pagi situ yang perlu pembangunan. Pemerintah Kota kan bisa merevisi adendum dan sebagainya, jadi tidak merugikan pihak kontraktor,” pungkasnya. (dev)
