KUKAR, LINGKARKALTIM: Penataan reklame dan baliho di kawasan perkotaan Tenggarong masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya belum tersedianya lokasi khusus yang ditetapkan sebagai tempat pemasangan reklame.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam upaya menjaga ketertiban dan estetika kota.
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kukar, Endang, mengatakan penertiban baliho dan spanduk yang dilakukan bersama pihak Kecamatan Tenggarong merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kukar. Terutama terhadap media promosi yang masa tayangnya telah berakhir atau sudah tidak digunakan.
Menurutnya, penertiban tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan dan keindahan kota, tetapi juga mendukung persiapan penilaian Adipura yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Untuk sementara, penertiban difokuskan pada baliho-baliho kecil dan spanduk yang sudah habis masa tayangnya. Sementara baliho berukuran besar yang masih memiliki izin pemasangan belum ditertibkan,” jelas Endang Selasa (10/11/2026).
Penertiban dilaksanakan melalui koordinasi lintas instansi dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, serta personel Satpol PP. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah ruas jalan strategis di Tenggarong, di antaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Stadion Timur, Jalan Mawar, Jalan KH Ahmad Muksin, dan Jalan Wolter Monginsidi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Tenggarong, Isnaniah, menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan pendekatan humanis.
Ia berharap sinergi antarlembaga dapat semakin diperkuat sehingga penegakan ketertiban umum berjalan optimal, tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Endang menambahkan, persoalan penataan reklame tidak hanya berkaitan dengan penertiban, tetapi juga membutuhkan kejelasan lokasi pemasangan. Untuk itu, pihaknya menilai perlu adanya koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar guna menentukan titik-titik yang diperbolehkan untuk pemasangan baliho dan reklame.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa Satpol PP tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin pemasangan reklame. Kewenangan perizinan berada pada instansi terkait, sedangkan Satpol PP menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban berdasarkan koordinasi serta informasi mengenai reklame yang masa izinnya telah berakhir.
Ke depan, penertiban akan dilakukan secara berkala bersama instansi terkait. Pemerintah berharap adanya penataan yang lebih terarah, termasuk penetapan lokasi pemasangan reklame, sehingga aktivitas promosi tetap dapat berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan keindahan Kota Tenggarong. (Ahk)
