SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Kecamatan Samarinda Ulu menginstruksikan seluruh pengurus RT di wilayahnya untuk mengunci dan mendahulukan program mandatori yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebelum mengeksekusi pembangunan fisik dari dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Langkah ini krusial mengingat penyesuaian kondisi fiskal daerah saat ini.
Camat Samarinda Ulu, Sujono, menjelaskan belanja wajib seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penanganan stunting, jaminan BPJS Kesehatan, insentif kader Posyandu, hingga sosialisasi pemilahan sampah tidak boleh diabaikan atau digeser demi proyek fisik semata.
“Ini mandatory itu sudah ada di Perwali ya. Nah, kita utamakan dulu mandatory yang ada di Perwali. Karena mengingat pendanaan tahun ini kan efisiensi anggaran, tidak bisa 100 persen. Jadi diupayakan yang ada di mandatory, di antaranya itu pemberian makanan tambahan, BPJS, transport kader Posyandu, sampai sosialisasi pemilahan sampah. Nah, difokuskan ke situ, sisanya baru sesuai kesepakatan warga,” ujar Sujono, Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan, apabila pos belanja mandatori telah terpenuhi, sisa anggaran baru dapat dialokasikan untuk perbaikan sarana publik skala kecil seperti parit atau jalan rusak. Namun khusus bagi RT di kawasan perkotaan yang infrastrukturnya sudah baik, hasil rembuk warga dibolehkan untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) gang atau CCTV lingkungan.
“Kalau di perkotaan mencari fisik kadang agak susah ya, jalan dan drainase sudah bagus. Barangkali ‘Oh ini perlu PJU nih’ atau ‘Perlu CCTV’, ya monggo silakan untuk kepentingan masyarakat. Tapi tidak boleh melepaskan atau mengindahkan tadi ya, yang mandatory. Itu harus mandatory dulu, sisanya baru di skala prioritas,” bebernya.
Aturan ketat di tingkat kecamatan tersebut sejalan dengan skema pencairan anggaran yang dirancang Pemkot Samarinda. Pemkot memastikan total pagu Probebaya tetap bertahan di angka Rp100 juta per RT, meski pencairannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan arus kas APBD.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Samarinda, Imam Gunadi, membeberkan pencairan tahap awal sebesar Rp60 juta telah dialokasikan melalui APBD Murni 2026. Anggaran tersebut dipecah menjadi Rp35 juta untuk bidang sarana prasarana dan Rp25 juta untuk pemberdayaan masyarakat termasuk untuk mengover belanja mandatori di tingkat kelurahan.
“Sesuai penyampaian Pak Wali Kota di awal tahun, Probebaya tetap Rp100 juta. Tapi yang sudah masuk dalam DPA murni itu Rp60 juta, nanti jika memungkinkan akan ditambah Rp40 juta di perubahan. Itu sudah kami sampaikan ke teman-teman kelurahan untuk dimintakan melalui Probebaya,” terang Imam Gunadi.
Imam menegaskan, penyesuaian skema pencairan ini bukan bentuk pemangkasan hak masyarakat, melainkan strategi tata kelola keuangan daerah agar seluruh program prioritas Pemkot tetap berjalan berkesinambungan.
“Tidak ada pemotongan. Tetap Rp100 juta seperti penyampaian Pak Wali Kota sejak awal. Keberlanjutan tambahan Rp40 juta nantinya akan menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah dan keputusan TAPD,” pungkasnya. (dev)
