SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemetaaan moda transportasi darat di Samarinda berpotensi mengalami perombakan besar seiring masuknya rencana investasi armada taksi listrik Vingroup dan permohonan izin operasional layanan taksi berargo armada Bluebird. Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan tidak akan terburu-buru memberikan rekomendasi kuota sebelum menguji dampaknya terhadap kapasitas ruas jalan dan kebutuhan riil masyarakat.
Sikap hati-hati ini diambil guna memastikan penambahan armada taksi baru baik berbasis kendaraan listrik (electric vehicle) maupun konvensional tidak sekadar membawa pembaruan teknologi, melainkan mampu menjawab persoalan mobilitas publik tanpa memicu kemacetan baru di pusat kota.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan Pemkot Samarinda menetapkan tolok ukur yang ketat bagi setiap investor moda transportasi. Kesiapan fasilitas pengisian daya, kondisi topografi wilayah, hingga daya serap pengguna menjadi variabel utama yang wajib dihitung secara presisi sebelum skema operasional disetujui.
“Kami ingin setiap investasi yang masuk memiliki arah dan manfaat yang jelas. Bukan hanya membawa perubahan dari sisi teknologi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan daerah. Ukuran keberhasilan bukan semata-mata besarnya investasi, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan warga,” ujar Saefuddin Zuhri, Selasa (20/10/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda kini membedah permohonan izin prinsip kedua calon operator tersebut dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018. Fokus utama evaluasi tertuju pada penghitungan rasio keseimbangan antara jumlah armada yang beredar dengan tingkat kebutuhan penumpang (supply and demand).
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, membeberkan bahwa pembatasan kuota armada mutlak dilakukan agar penambahan kendaraan taksi non-trayek maupun e-hailing tidak memperberat beban kinerja lalu lintas jalan-jalan protokol Samarinda.
“Ini harus dipertimbangkan supply demand-nya yang terkait dengan kebutuhan, berapa armada yang bisa kita rekomendasikan. Jangan sampai nanti supply lebih banyak daripada demand, akhirnya menambah beban kinerja ruas jalan,” papar Manalu.
Manalu menambahkan, meski peluang integrasi kendaraan listrik dan taksi berargo terus dikaji, komitmen utama Pemkot Samarinda dalam jangka panjang tetap diprioritaskan pada pembangunan dan pembenahan moda transportasi umum massal berbasis trayek (mass public transport).
“Visi ke depannya adalah tersedia public transport. Itu beda. Kalau angkutan tidak dalam trayek itu bisa bersifat taksi dan e-hailing car, tapi yang lebih utama adalah angkutan dalam trayek yang bisa public transport,” pungkas Manalu. (dev)
