KUKAR, LINGKARKALTIM: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar menyampaikan laporan Banggar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Laporan tersebut disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Kukar Fatlon Nisa, pada rapat paripurna, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, di ruang rapat paripurna, Rabu (23/9/2026).
Adapun proyeksi KUA-PPAS pada 2027 mendatang sekitar Rp. 5,4 milliar, yang meliputi, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp776.938.411.057,00 (776 Milyar 938 Juta 411 Ribu 57 Rupiah).
Pendapatan transfer sebesar Rp4.641.813.445.000,00 (4 Triliun 641 Milyar 813 Juta 445 Ribu Rupiah).
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesarRp21.000.000.000,00 (21 Milyar Rupiah).
Untuk itu, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung kepada transfer, yaitu sekitar 85,33 persen dari total pendapatan. Kondisi ini harus menjadi perhatian seriusPemerintah Daerah.
Penguatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terukur melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah sertasumber PAD lainnya, dengan tetap memperhatikan kemampuanmasyarakat dan iklim investasi daerah.
Fatlon Nisa mengatakan, pembahasan ini merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, karena KUA dan PPAS akan menjadi landasan bagi penyusunan RKA-SKPD dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Badan Anggaran telah melakukan telaah terhadap kerangka ekonomi makro, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran yang dituangkan dalam dokumen KUA dan PPAS.
“Tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 adalah, Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan,” kata Fatlon Nisa.
Tema tersebut dijabarkan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah, yaitu pengembangan ekonomi kewilayahan; pariwisata dan agrowisata; pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, peningkatan kompetensi aparatur, pelayanan dasar dan kebudayaan, serta ketahanan lingkungan dan pengelolaan sampah.
Sementara itu Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, dalam penyampaian KUA-PPAS APBD 2027 sekitar Rp. 5,4 Triliun, adapun yang menjadi fokus pemerintah daerah ialah, kebutuhan dasar masyarakat baik pendidikan, kesehatan dan lainnya.
“Ini kita sambil menunggu beberapa hal terkait dana kurang salur dan sebagainya,” jelas Aulia Rahman Basri.
Ia menegaskan, jika dana salur pada 2024-2025-2026 itu disalurkan, maka rancangan KUA-PPAS itu bisa disesuaikan kembali dengan kondisi terbaru. (riz)
