KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan opsi penyeberangan feri sebagai solusi sementara untuk mengatasi akses jalan yang terdampak longsor di Kecamatan Muara Muntai.
Rencana tersebut mengemuka setelah kondisi badan jalan di lokasi longsor semakin mengkhawatirkan. Jalan yang sebelumnya terdampak longsor kembali mengalami pergerakan, sehingga pembangunan jalan alternatif di sekitar titik longsor dinilai tidak lagi memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.
Camat Muara Muntai, Mulyadi, mengatakan pembahasan terkait solusi akses tersebut dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan sejumlah anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 saat melakukan peninjauan lapangan.
Menurutnya, salah satu opsi yang dibahas adalah membangun jalur penyeberangan feri dengan jarak relatif pendek antara dua titik jalan yang terdampak.
“Pada saat di lapangan kemarin ada rencana membuat jalur feri. Jaraknya mungkin sekitar 200 sampai 300 meter dari longsoran pertama ke longsoran kedua,” kata Mulyadi Jumat (18/9/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan feri diperlukan agar masyarakat tetap memiliki akses ketika proses perbaikan jalan utama berlangsung. Dengan demikian, aktivitas warga tidak sepenuhnya bergantung pada satu jalur.
“Kalau menggunakan jalan, khawatir nanti pada saat perbaikan jalan tidak ada jalan alternatif. Makanya direncanakan membuat pelabuhan feri yang bisa mengangkut mobil, sepeda motor, dan masyarakat,” ujarnya.
Mulyadi berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat segera direalisasikan. Ia juga berharap masyarakat tidak semakin terbebani apabila harus menggunakan jasa penyeberangan.
“Kalau bisa diberikan gratis atau seperti apa, sehingga tidak membebani masyarakat lagi,” harapnya.
Selain persoalan akses, kondisi jalan yang licin saat hujan juga menjadi perhatian. Mulyadi mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri melintas apabila kondisi jalan membahayakan.
“Kalau lagi licin jangan dipaksakan. Yang penting hati-hati,” pesannya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan pihaknya telah beberapa kali turun langsung ke lokasi untuk mencari solusi atas kerusakan jalan tersebut.
Ia mengatakan, titik jalan yang pertama mengalami longsor memiliki panjang kerusakan sekitar 50 meter. Pemerintah kemudian sempat membuat jalan alternatif melalui dukungan pekerjaan JMF dengan membuka badan jalan di kawasan rawa dan menambahkan material agregat.
“Kalau kondisi sekarang kering ini aman saja. Tetapi ketika sudah mulai hujan, kita khawatir tanahnya kembali lunak dan tidak bisa dilewati,” jelas Linda.
Menurutnya, jalan alternatif tersebut juga memiliki persoalan karena lokasinya berdekatan dengan titik longsor. Jika dipertahankan, jalan tersebut berpotensi kembali mengalami kerusakan.
Karena itu, Dinas PU sempat merancang jalur alternatif baru dengan menggeser trase sekitar 50 meter menjauh dari titik longsor menuju daratan.
“Kami sudah selesai proses desain. Karena jaraknya lumayan jauh, otomatis panjang jalannya bertambah dan biayanya pun bertambah. Itu pun tidak sampai beton ataupun aspal, kami sampai dengan agregat dan penimbunan saja,” katanya.
Namun, rencana tersebut kembali terkendala setelah terjadi longsor di sekitar lokasi yang direncanakan.
“Kalau kami tetap mempertahankan desain jalan alternatif, itu tidak bisa lagi karena sudah kena longsoran. Keluar dari longsor pertama, kena longsor lagi,” ujarnya.
Linda menyebut pembangunan jalan alternatif tersebut berdasarkan hitungan kasar membutuhkan anggaran belasan miliar rupiah. Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, kebutuhan anggaran tersebut dinilai sulit dipenuhi.
Dalam peninjauan terakhir, kondisi badan jalan bahkan disebut semakin kritis. Linda mengatakan bagian jalan yang masih dapat dilalui kendaraan hanya tersisa sekitar 2,5 meter.
“Jalannya sudah gantung. Yang pinggir saja paling sekitar 2,5 meter yang bisa dilewati. Itu tinggal menunggu hari ketika dibebani, tanahnya akan terus bergerak dan badan jalan bisa runtuh,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, hasil rapat pemerintah kabupaten kemudian mengarah pada opsi pembangunan penyeberangan feri dengan jarak sekitar 700 hingga 800 meter.
Dinas PU Kukar kini telah mulai mendesain fasilitas pelabuhan feri. Namun, penentuan titik pembangunan masih menunggu kepastian lahan dari pemerintah desa dan pemilik tanah.
Linda menjelaskan, penggunaan lahan untuk pembangunan menggunakan APBD harus memiliki status yang jelas agar dapat menjadi aset pemerintah. Pemerintah desa masih melakukan komunikasi dengan pemilik lahan terkait lokasi yang direncanakan.
“Masih menunggu kepastian dari desa. Ada anggota dewan yang bersedia memberikan hibah tanah apabila warga di dekat lokasi tidak bersedia. Hanya saja lokasinya bergeser sekitar 30 meter dari rencana awal,” jelasnya.
Selain persoalan akses jangka pendek, Dinas PU juga menyoroti kondisi badan jalan di sepanjang tepian sungai. Berdasarkan pemantauan menggunakan drone, kawasan tersebut dinilai berpotensi terus mengalami keruntuhan apabila tidak dilakukan penguatan.
“Untuk jalan yang di pinggir sungai itu sudah tidak memungkinkan. Lama-kelamaan kalau tidak ada perkuatan di pinggir sungai, itu akan runtuh,” tegas Linda.
Salah satu opsi teknis yang dapat dilakukan adalah pembangunan perkuatan menggunakan sheet pile. Namun, pekerjaan tersebut membutuhkan biaya besar.
“Memang bisa saja dibangun di situ, tetapi biayanya mahal. Misalnya membuat sheet pile, bisa dilakukan, tetapi anggaran yang harus dikeluarkan jauh lebih besar,” katanya.
Linda menambahkan, kondisi anggaran daerah membuat pemerintah harus mempertimbangkan prioritas pembangunan. Selain Muara Muntai, sejumlah wilayah di Kukar juga menghadapi persoalan longsor dan membutuhkan penanganan.
“Dengan anggaran sekarang, untuk dua tahun ke depan sepertinya tidak memungkinkan ada uang sebesar itu untuk mengerjakannya,” pungkasnya. (ahk)
