KUKAR, LINGKARKALTIM: Perlindungan terhadap risiko kerja bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah menjadi perhatian Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Melalui sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, Kemenag Kukar mendorong yayasan dan satuan pendidikan memperkuat jaminan sosial bagi para tenaga pendidik.
Kegiatan yang diikuti sekitar 250 peserta tersebut digelar secara hibrida, yakni secara langsung di Aula Kantor Kemenag Kukar dan daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (9/10/2026) lalu.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan RA Kemenag Kukar, Hj. Eka Nurhidayah, mengatakan, guru dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Namun, di balik tanggung jawab tersebut, terdapat berbagai risiko pekerjaan yang perlu diantisipasi melalui perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Pemahaman mengenai perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang penting. Jangan sampai para guru dan tenaga kependidikan telah memberikan pengabdian yang luar biasa kepada madrasah, tetapi belum memahami hak dan perlindungan yang dapat mereka peroleh,” ujarnya Selasa (13/10/2026).
Menurut Eka, sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi pengelola lembaga pendidikan untuk memahami lebih jauh program, manfaat, hak peserta, mekanisme kepesertaan, hingga layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia berharap, informasi yang diterima peserta tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi ditindaklanjuti oleh masing-masing yayasan dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, kesadaran terhadap pentingnya perlindungan kerja dapat meningkat, sekaligus mendorong perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah dan RA.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tenggarong, Eko Suryadi, memaparkan data kepesertaan aktif sekaligus sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.
Ia menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk perlindungan dasar bagi pekerja dalam menghadapi risiko pekerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program, tapi bentuk negara hadir melindungi pekerja. Kita dorong semua pihak, mulai kepala desa, aparat desa hingga tokoh agama, ikut menyosialisasikan agar cakupan kepesertaan di Kukar meningkat signifikan,” ungkap Eko.
Melalui kegiatan ini, Kemenag Kukar bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dengan yayasan dan pengelola satuan pendidikan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Ahk)
