BERAU, LINGKARKALTIM: Pemenuhan hak keuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di tengah kebutuhan belanja daerah yang harus diatur secara cermat.
Pemerintah daerah kini melakukan perhitungan anggaran untuk memastikan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai dapat diakomodasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Pemkab Berau juga berupaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna menunjang pembangunan daerah. Sejumlah agenda koordinasi dengan kementerian disiapkan, sementara perkembangan pengisian jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah kabupaten masih menunggu proses lebih lanjut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menjelaskan bahwa pemenuhan hak keuangan PPPK menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran daerah. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb, baru-baru ini.
Menurut Said, kebutuhan pembiayaan pegawai harus diperhitungkan secara menyeluruh agar pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara tepat dan sesuai aturan. Perhitungan tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi kendala dalam pemenuhan hak keuangan pegawai.
“Langkah ini kami ambil di tengah menguatnya kekhawatiran publik mengenai dampak pembiayaan formasi pegawai terhadap beban keuangan daerah. Jadi, meskipun skema pembagian beban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah masih dalam pengkajian, jaminan atas hak-hak para pegawai nonsipil tersebut menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” kata Said.
Ia menegaskan, penghitungan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besaran kebutuhan belanja pegawai, tetapi juga bagaimana seluruh komponen hak keuangan dapat masuk dalam perencanaan anggaran secara sah.Pemkab Berau, lanjutnya, juga perlu memastikan kebutuhan penghasilan pokok dan tunjangan yang menjadi hak PPPK diperhitungkan secara cermat.
Dengan demikian, penganggaran dapat disesuaikan dengan ketentuan serta kemampuan keuangan daerah. “Kewajiban pemerintah daerah adalah menjamin seluruh hak keuangan pegawai, baik gaji maupun tunjangan pendukung, benar-benar tersedia dan teralokasikan secara sah dalam postur anggaran,” tutur Said.
Hal ini perlu memang dipertegas pemenuhan hak pegawai menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Namun, besaran kebutuhan anggaran serta mekanisme pembiayaan tetap perlu mengacu pada perhitungan dan ketentuan yang berlaku. Selain menghitung kebutuhan belanja pegawai, Pemkab Berau juga berupaya memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk membantu membiayai program pembangunan daerah.
Said mengungkapkan, jajaran pimpinan daerah dijadwalkan melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dalam waktu dekat. Agenda tersebut diarahkan untuk membangun komunikasi sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran bagi program-program yang dibutuhkan Kabupaten Berau.
Kementerian yang menjadi sasaran koordinasi mencakup sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, serta komunikasi. Sektor-sektor tersebut dinilai berkaitan dengan berbagai kebutuhan pembangunan yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau mencari peluang dukungan pendanaan di tengah beragam kebutuhan pembangunan daerah. Melalui koordinasi langsung, pemerintah kabupaten diharapkan dapat menyampaikan usulan program sekaligus memperjuangkan bantuan sesuai prioritas pembangunan.
“Saat ini berkas usulan sudah berada di meja Bupati. Beliau masih mengagendakan koordinasi langsung ke beberapa kementerian pekan depan guna menarik alokasi bantuan pembangunan dari pusat ke daerah,” ungkap Said.
Meski demikian, dukungan anggaran dari pemerintah pusat masih bergantung pada proses pembahasan, penilaian usulan, serta keputusan kementerian terkait.” Karena itu, hasil koordinasi tersebut akan menjadi salah satu hal yang dinantikan dalam perkembangan perencanaan pembangunan Kabupaten Berau,”tukasnya. (Riel/Advetorial)
