SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memacu transformasi ekonomi daerah dari sektor ekstraktif pertambangan menuju industri perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk menyokong program Asta Cita Presiden terkait penerapan kebijakan bahan bakar B50 berbasis minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).
Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat membuka Workshop Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kaltim di Hotel Golden Season Samarinda, Selasa (6/10/2026).
“Kami berharap shifting atau transformasi industri itu tidak lagi terpusat kepada industri ekstraktif. Tapi kita berpindah ke industri yang sustainable,” tegas Seno Aji.
Seno Aji menjelaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memiliki potensi hilirisasi yang sangat luas serta menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai wilayah Kaltim. Pemprov Kaltim juga memastikan penyetaraan perlakuan harga Tandan Buah Segar (TBS) bagi para petani mandiri agar sejajar dengan tingkat harga petani plasma.
“Dari petani mandiri itu juga harus disamakan dengan harga TBS dari petani plasma. Sehingga tidak ada lagi perbedaan, apabila petani plasma Rp3.500, petani mandiri bisa Rp2.500, sekarang tidak ada lagi,” terangnya.
Seno menambahkan bahwa pengembangan kelapa sawit menjadi modal jangka panjang daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar sektor migas dan batubara.
“Kelapa sawit menjadi salah satu tujuan kita karena dia bisa di-replanting dan bisa berpuluh-puluh tahun untuk menghasilkan. Apalagi Asta Cita Pak Presiden, kita sekarang ada di B50 dan memerlukan minyak kelapa sawit 50 persen. Nah, ini akan menambah juga harga Tandan Buah Segar dari para petani,” lanjut Seno.
Sementara itu, Ketua FPKS Kaltim Asbudi menekankan bahwa tingginya antusiasme warga berkebun sawit harus dibarengi dengan edukasi pembenihan yang legal agar tidak terjebak menggunakan bibit palsu atau tidak bersertifikat.
“Kenapa mesti pembenihan? Karena banyaknya animo petani sawit sekarang berkebun, khawatir kita jangan sampai tidak ada edukasi petani dalam membuka lahan sembarang membeli bibit. Bibit yang tidak bersertifikat sehingga nanti akhirnya pada saat produksi produktivitasnya tidak maksimal, buahnya landak, dalam satu hektar hanya setengah ton,” ungkap Asbudi.
Asbudi menyebut FPKS menggandeng Dinas Perkebunan Kaltim serta pakar dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan untuk memastikan petani membeli benih dari sumber yang sah.
“Jadi dalam membeli bibit kita tidak sembarang di pinggir jalan tetapi ada izin, ada wadah atau CP yang memang secara hukum dan legal sudah ada SPK dari sumber pembenihan. Setiap kita pembelian kecambah dilaporkan kepada UPTD lewat laboratorium-laboratorium bahwa ini memang benih unggul, ini memang benih yang sah dan bersertifikat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat FPKS Kaltim, Kasmidi Bulang menegaskan bahwa FPKS dibentuk untuk menjadi jembatan penuntasan berbagai kendala krusial yang kerap dialami para petani swadaya di lapangan.
“Saya pikir persoalan itu sangat banyak dan rumit ya, hampir semua daerah. Ada yang masalah pupuk, ada yang masalah kejelasan lahan, ada yang masalah TBS. Makanya forum ini dibentuk untuk paling tidak mencarikan solusi,” kata Kasmidi Bulang.
Kasmidi memaparkan, FPKS Kaltim aktif mengawal penetapan standar harga TBS daerah sekaligus membangun kemitraan bersama produsen guna mengurai kelangkaan pupuk.
“Pertama, TBS kita pendekatannya ke pemerintah provinsi untuk mengeluarkan harga, habis itu disampaikan lagi ke perusahaan-perusahaan untuk mendekati harga itu. Masalah kelangkaan pupuk hampir di semua daerah kan ada, tinggal bagaimana solusinya dengan adanya forum ini kita cari pupuk itu dari mana adanya, itu yang kita panggil jadi mitra,” tutup Kasmidi. (dev)
