KUKAR,LINGKARKALTIM: Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat kerja persiapan sosialsiasi dan implementasi Sistem Manajemen Aspirasi Terintegrasi dengan Pokok pokok Pikiran DPRD (Smart Pokir), yang berlangsung di Lantai II Sekretariat DPRD, Kamis 20 Agustus 2026.
Rapat kerja dibuka Plt Sekretaris DPRD Lukman, didampingi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Ahmad Supriyadi, dan dihadiri jajaran staf sekretariat DPRD Kukar.
Ahmad Supriyadi dalam kesempetan itu mengatakan bahwa pemantapan kesiapan Tim Aksi Perubahan penting dilakukan dalam rangka sosialisasi dan implementasi SMART POKIR (Sistem Manajemen Aspirasi Terintegrasi dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD) kepada Anggota DPRD Kukar Tahun 2026.
Ia menjelaskan, SMART POKIR dirancang untuk mengintegrasikan data aspirasi masyarakat, hasil reses, Rapat Dengar Pendapat (RDP), hingga pokok-pokok pikiran DPRD dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data aspirasi secara lebih terintegrasi, terdokumentasi, dan dapat diakses sesuai kebutuhan.
“Melalui aplikasi ini, kita ingin menjembatani aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat terkoneksi sejak awal dengan proses perencanaan dan penganggaran,” ujar Ahmad Supriadi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kesiapan aplikasi dan teknis implementasi, pemantapan materi sosialisasi, pembagian tugas Tim Aksi Perubahan, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme tindak lanjut.
Ahmad Supriadi menambahkan, SMART POKIR nantinya dapat menjadi bank data aspirasi yang memuat informasi hasil reses, RDP, serta perkembangan pokok-pokok pikiran DPRD. Data tersebut juga diharapkan dapat membantu proses verifikasi, pemetaan terhadap program prioritas daerah, hingga pemantauan status pelaksanaan kegiatan yang telah masuk dalam APBD.
Ia berharap seluruh tim dapat memperkuat koordinasi sehingga implementasi SMART POKIR berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi DPRD maupun masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita menyatukan persepsi dan memastikan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal. Setiap proses juga harus terdokumentasi dengan baik agar pelaksanaan aksi perubahan ini dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.(lk)
