KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong masyarakat, membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Pasalnya, Pokdarwis itu akan mengelola Taman Replika Kerajaan Nusantara maupun potensi wisata alam lainnya.
Lurah Panji, Hanapi mengatakan, pokdarwis telah dibentuk dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar belum lama ini.
Antusias masyarakat dalam mengelola wisata termasuk mengelola Taman Replika Kerajaan Nusantara sangat tinggi. Karena kondisi aset tersebut saat ini tidak terurus.
“Wisata itu akan kita urus melalui Pokdarwis dan sudah rapat bersama pemerintah daerah dalam mengelola wisata tersebut,” kata Hanapi pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Kamis (9/7/2026).
“Kondisinya saat ini dipenuhi semak belukar,” imbuhnya.
Ia menegaskan, aset itu dibangun oleh pemerintah daerah pada 2021 lalu. Terkait wisata tersebut. Pihaknya ingin mewujudkan obyek wisata tersebut menjadi destinasi wisata edukasi yang berbasis alam.
Ia menilai, jika taman itu telah dikelola akan lebih indah dan nyaman. Pihaknya ingin mewujudkan obyek tersebut menjadi destinasi wisata edukasi yang berbasis alam.
“Aset pemerintah daerah yang memiliki nilai tinggi, bisa dimanfaatkan kembali atau dikelola oleh masyarakat,” ucapnya.
Ia mengaku, telah mendapatkan laporan bahwa aset tersebut sering digunakan oleh orang yang tak bertanggungjawab. Pasalnya, di area sekitar ditemukan barang bukti berupa botol minuman keras.
“Kondisi saat ini aset itu sangat memprohatinkan. Untuk itu, kami yakin dengan dikelola oleh pokdarwis, wisata itu ditargetkan awal 2027 bisa beroperasi,” akunya.
Adapun wacana yang akan dilakukan oleh pokdarwis ialah, melibatkan atau membentuk UMKM lokal untuk berjualan di sekitar wisata dan ada pelaku kesenian.
Sementara itu Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Dispar Kukar Ridha Fatrianta menjelaskan, telah berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam mengelola wisata Taman tersebut.
“Kami sudah menetapkan Surat Keputusan (SK) pembentukan pokdarwis, dalam mengelola taman itu,” sebut Ridha Fatrianta.
Ia mengaku, jika taman ini dikelola oleh pemerintah daerah pastinya terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM), hingga perawatannya.
“Jika aset itu dikelola oleh pokdarwis, paling tidak aset itu terpelihara dengan baik,” pungkasnya. (Kik)
