KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar memastikan program pemberian perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik baru tetap dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027.
Bantuan yang akan diberikan juga mencakup berbagai kebutuhan dasar siswa, mulai dari topi, baju, celana, kaos kaki, sepatu hingga tas sekolah bagi peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri menegaskan program tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan akan segera direalisasikan setelah proses penerimaan siswa baru selesai.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami di Kukar Idaman Terbaik,” tegas dia, Selasa (7/7/2026).
Saat ini, Pemkab Kukar tengah menyelesaikan proses pendataan jumlah peserta didik baru di setiap satuan pendidikan.
Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan perlengkapan yang akan didistribusikan ke masing-masing sekolah.
Ia menyebut bahwa pemerintah daerah ingin memastikan jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah siswa yang diterima pada setiap sekolah sehingga distribusi dapat berjalan tepat sasaran.
“Ketika data ini sudah tertutup, tahap selanjutnya adalah kami akan mendistribusikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sesuai dengan penerimaan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah,” kata Aulia.
Dia menjelaskan, penyesuaian jumlah ini untuk menghindari kekurangan maupun kelebihan distribusi perlengkapan sekolah serta memastikan seluruh peserta didik baru mendapatkan hak yang sama.
Pemkab Kukar pun juga menegaskan tidak akan mentoleransi adanya pungutan liar (pungli) maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan.
Ia menyatakan pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pungutan kepada masyarakat terkait program perlengkapan sekolah gratis.
“Harus disikat kalau ada pungli,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa seluruh program yang dijalankan pemerintah berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak.
Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan dinilai sebagai tindakan yang merugikan masyarakat sekaligus mencoreng nama baik pemerintah daerah.
“Kalau ada oknum-oknum yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, ya harus kita sikat, karena itu akan mencoreng nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga menciderai komitmen yang sudah kita bangun dengan masyarakat,” tutur dia.
Agar program berjalan sesuai ketentuan, Pemkab Kukar meminta seluruh sekolah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Pemerintah daerah juga membuka ruang koordinasi bagi sekolah yang mengalami kendala teknis dalam proses penyaluran bantuan kepada siswa.
“Bagi sekolah-sekolah yang agak terhambat dalam proses eksekusinya di lapangan, segera berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan,” jelas Aulia.
Dia menegaskan tujuan utama program ini adalah memastikan tidak ada anak usia sekolah di Kukar yang terhambat mengakses pendidikan hanya karena keterbatasan biaya untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah.
Menurutnya, kebutuhan perlengkapan sekolah sering kali menjadi salah satu beban bagi keluarga, terutama pada awal tahun ajaran baru.
“Yang kita inginkan adalah anak-anak kita maupun orang tua siswa baru ini tidak perlu mengeluarkan pembiayaan lagi untuk perlengkapan sekolah anak-anak kita,” jelasnya.
Aulia juga menekankan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan seluruh anak di Kukar memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan layak.
“Spirit kita ini adalah bagaimana caranya anak-anak di Kutai Kartanegara itu bisa bersekolah dengan layak, bersekolah dengan baik, dan tertampung dengan baik di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkas dia. (ASR)
