KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mempercepat penanganan kerusakan jalan poros Kenohan–Koba yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah sehingga mengganggu mobilitas warga dan aktivitas distribusi barang di wilayah hulu Kukar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat bersama Bupati untuk membahas langkah percepatan penanganan di lapangan.
“Kami dipanggil Pak Bupati untuk rapat. Harapan beliau agar bisa segera dilakukan percepatan langkah-langkah penanganan di lapangan,” ujar dia, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, dari hasil pemetaan sementara terdapat sekitar 4 kilometer ruas jalan yang mengalami kerusakan, dengan tujuh titik di antaranya dalam kondisi cukup parah.
Kerusakan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena jalan poros Kenohan–Kota Bangun merupakan jalur penting bagi aktivitas masyarakat di wilayah pedalaman, termasuk akses ekonomi dan distribusi hasil perkebunan maupun kebutuhan pokok.
“Kalau yang rusak-rusak itu sekitar 4 kilometer, kemudian titik yang relatif parah itu ada tujuh titik,” jelas Wiyono.
Untuk penanganan awal, Pemkab Kukar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar dalam APBD murni tahun 2026.
Anggaran tersebut terdiri dari dana pemeliharaan serta pembangunan konstruksi fisik jalan.
“Di anggaran murni 2026 kita ada alokasi sekitar Rp5 miliar untuk pemeliharaan, kemudian untuk konstruksi fisiknya sekitar Rp10 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp15 miliar,” terangnya.
Wiyono mengungkapkan, sesuai arahan Bupati Kukar, proses penanganan akan dipercepat agar kondisi jalan dapat segera membaik dan tidak semakin menghambat aktivitas masyarakat.
Ia mengakui saat ini perbaikan infrastruktur di Kukar tidak dapat dilakukan sekaligus karena luas wilayah yang cukup besar serta keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Menurutnya, perbaikan jalan di wilayah tertentu juga memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis dan kelas jalan kabupaten yang sebenarnya hanya dirancang untuk kendaraan dengan kapasitas tertentu.
“Wilayah kita ini luas, sementara kondisi infrastruktur juga masih terbatas. Mau tidak mau penanganannya harus bertahap,” kata dia.
Selain faktor cuaca, kerusakan jalan juga dipicu oleh tingginya aktivitas kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut.
Padahal, secara klasifikasi, jalan kabupaten idealnya hanya menampung kendaraan dengan kapasitas tertentu.
“Secara kelas jalan kabupaten itu sebenarnya hanya untuk beban 8 sampai 10 ton. Tapi yang lewat seringkali kendaraan besar, sehingga kerusakan jalan lebih cepat terjadi,” jelas Wiyono.
Dia menyebut kondisi jalan akan relatif aman saat cuaca kering. Namun, ketika hujan turun struktur tanah menjadi lebih rentan rusak, terlebih jika dilalui kendaraan dengan tonase tinggi.
“Kalau cuaca kering sebenarnya relatif aman. Tapi kalau habis hujan tetap dilalui kendaraan besar, tingkat kerusakannya langsung meningkat,” bebernya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan jalan secara bertahap di wilayah pedalaman, termasuk ruas Kenohan–Kota Bangun yang menjadi akses vital masyarakat.
“Setiap tahun sebenarnya ada anggaran untuk penanganan jalan. Tapi antara ketersediaan anggaran dengan kecepatan kerusakan memang sering tidak bisa kita kejar,” pungkas dia. (ASR)
