KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana melanjutkan penataan di kawasan Jalan Danau Murung Kecamatan Tenggarong pada tahun 2027.
Pekerjaan tersebut merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya yang baru mencakup pembangunan drainase.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono mengatakan proyek penataan jalan tersebut belum selesai sepenuhnya sehingga akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
“Insyaallah tahun 2027 ini kita lanjutkan lagi. Itu kan masih belum selesai, baru untuk drainasenya saja,” kata dia, Kamis (5/6/2026).
Ia menjelaskan, setelah tahap drainase, penataan jalan akan dilanjutkan hingga kondisi kawasan tersebut lebih rapi dan nyaman digunakan masyarakat.
“Itu nanti kita tuntaskan. Idealnya harus bagus seperti di Jalan Stadion atau Jalan Loa Ipuh yang sudah tertata rapi, sehingga bisa difungsikan dengan baik dan tidak ada masalah,” jelas Wiyono.
Terkait kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan proyek tersebut, dia menyebut pihaknya masih melakukan perhitungan secara detail agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian angka.
“Nah untuk hitung-hitungannya saya belum tahu persis, nanti kita hitung dulu supaya tidak salah,” katanya.
Selain penataan Jalan Danau Murung, Dinas PU Kukar juga menyoroti sejumlah ruas jalan lain yang sempat dikeluhkan masyarakat, termasuk kondisi Jalan Muso Salim di Tenggarong.
Wiyono mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pada tahun ini untuk melakukan perbaikan pada ruas jalan tersebut.
“Insyaallah tahun ini sudah kita alokasikan agar bisa kita perbaiki,” terang dia.
Meskipun demikian, pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena masih berada dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Ia menjelaskan, pada awal tahun pemerintah masih menjalani tahapan administrasi sehingga pekerjaan fisik belum bisa segera dieksekusi di lapangan.
“Masalahnya ini kan soal waktu. Kita masih di awal tahun, Januari–Februari ini masih berproses di PBJ, jadi memang belum bisa langsung dieksekusi,” sebut dia.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, ia berharap program pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak pengurangan anggaran.
Dia mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga.
“Kalau untuk yang wajib-wajib kita upayakan tetap dipenuhi. Mudah-mudahan tidak masuk efisiensi, karena itu termasuk kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Wiyono. (ASR)
