KUKAR, LINGKARKALTIM: Peran pers sebagai penjaga fakta, penguat literasi masyarakat, serta mitra strategis pembangunan daerah menjadi sorotan dalam pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2028.
Pemerintah daerah dan DPRD menilai keberadaan insan pers memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas informasi sekaligus mengawal arah pembangunan daerah.
Sekda Kukar, Sunggono menyampaikan bahwa peran wartawan dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus informasi dan maraknya hoaks itu sangatlah penting.
“Kami berharap wartawan menjadi garda terakhir yang mampu memverifikasi fakta, terutama terkait berbagai persoalan dan berita hoaks yang ada di sekitar kita,” ucap dia usai pelantikan, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya soal kecepatan informasi, tetapi juga rendahnya tingkat literasi masyarakat.
Ia menyebut, masih terdapat kecenderungan rendahnya minat membaca dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang benar, sehingga media juga harus turut membantu meningkatkan indeks literasi, khususnya di Kukar.
Selain itu, pemerintah daerah juga berharap pers mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif. Kritik yang disampaikan media sangat penting, selama bertujuan memperbaiki jalannya pembangunan.
“Kami berharap wartawan mampu membantu mengawal proses pembangunan dengan memberikan masukan, saran, termasuk koreksi yang konstruktif terhadap pembangunan yang sedang berjalan maupun yang akan datang,” kata Sunggono.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menekankan pentingnya sinergi antara insan pers, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menilai media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.
“Kami berharap PWI Kutai Kartanegara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta menjalin kolaborasi yang baik dengan DPRD. Media memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dia menegaskan, wartawan dituntut untuk tetap profesional, objektif, dan kritis, namun tetap berjalan sesuai koridor hukum dan kode etik jurnalistik.
Kritik yang disampaikan di media, merupakan bagian dari demokrasi selama disampaikan secara berimbang dan bertanggung jawab.
Ia juga menilai pemberitaan yang menyejukkan, mencerahkan, dan edukatif dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
Yani berharap kepengurusan PWI Kukar periode 2025–2028 mampu merumuskan program kolaboratif bersama pemerintah daerah dan legislatif, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia wartawan serta penguatan peran pers dalam pembangunan daerah.
“Media dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang edukatif dan literatif, masyarakat dapat memahami arah kebijakan dan turut berpartisipasi dalam pembangunan,” pungkas dia. (ASR)
