KUKAR, LINGKARKALTIM: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdurrahman Amin menegaskan bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi harus menjadi teladan dalam menjalankan proses demokratis, termasuk dalam mekanisme pemilihan kepengurusan organisasi.
Ia menekankan, proses pemilihan di tubuh organisasi pers wajib dilaksanakan secara terbuka dan transparan sebagai cerminan nilai-nilai demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh insan pers.
“Kita tahu pers dan wartawan ini adalah instrumen demokrasi, pilar demokrasi keempat. Maka sudah seharusnya dalam proses pemilihannya pun dilakukan secara demokratis, terbuka, dan transparan,” tegas dia saat Konferensi Kabupaten (Konferkab) PWI Kutai Kartanegara (Kukar) ke-3, Minggu (28/12/2025).
Ia menilai, konsistensi dalam menjalankan prinsip demokrasi internal akan memperkuat legitimasi organisasi pers di mata publik, sekaligus menjaga marwah profesi wartawan sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi organisasi PWI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yakni persoalan kompetensi dan kesejahteraan wartawan.
“Tantangan organisasi PWI itu ada dua, bicara kompetensi dan bicara kesejahteraan. Tapi kesejahteraan itu hanya di hilirnya saja, di ujungnya saja. Yang perlu kita dorong di organisasi ini adalah peningkatan kompetensi,” ujar Amin.
Dia mengatakan bahwa kompetensi merupakan fondasi utama profesi wartawan.
Jika wartawan memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai, maka kesejahteraan akan mengikuti secara alami.
“Kalau kompetensi kita baik, secara tidak langsung kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Jangan dibalik-balik. Baru dua bulan, baru enam bulan jadi wartawan, sudah menuntut kesejahteraan,” katanya.
Abdurrahman mengingatkan bahwa pola pikir instan seperti itu justru berpotensi merusak citra profesi jurnalistik dan melahirkan praktik-praktik tidak sehat.
“Itulah yang kadang membuat banyak wartawan menjadikan profesi ini sebagai penumpang gelap. Tapi kalau teman-teman punya kompetensi yang bisa diandalkan, punya skill, knowledge, dan awareness yang baik, maka ujungnya kesejahteraan bisa kita capai bersama,” tutur dia.
Ia menjelaskan, fungsi utama pers dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pers tidak hadir untuk menyenangkan penguasa, melainkan untuk menyampaikan realitas kehidupan masyarakat.
“Pers hadir bukan untuk menyenangkan penguasa, tapi untuk menyampaikan realitas kehidupan masyarakat di lapangan,” jelas Amin.
Dia juga menyebut bahwa pentingnya kehadiran fisik wartawan di lapangan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Kehadiran tersebut sangat krusial untuk menangkap emosi, persoalan, dan aspirasi masyarakat secara utuh.
“Kehadiran wartawan di lapangan itu penting. Banyak sekarang wartawan yang sudah tidak di lapangan, tapi beritanya ada. Padahal, kehadiran di lapangan itu untuk menangkap emosi masyarakat dan mengetuk empati penguasa,” tutupnya. (ASR)
