KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola aset pendidikan. Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto pada Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, aset pendidikan yang dimiliki Kukar jumlahnya sangat besar, baik yang dikelola langsung oleh dinas maupun yang tersebar di ratusan sekolah. Kondisi tersebut menuntut adanya penertiban administrasi agar pengelolaan aset lebih tertata dan transparan.
“Aset kita ini luar biasa banyaknya, terutama di sekolah-sekolah. Karena itu, kita coba tertibkan administrasinya dan memperbaiki proses yang selama ini sudah berjalan. Itu fokus utama kita sekarang,” ujar Pujianto.
Ia menjelaskan, pemeliharaan aset menjadi tanggung jawab bersama. Sekolah sebagai pengguna diharapkan turut menjaga baik aset bergerak maupun tidak bergerak, sehingga usia pakai bisa lebih panjang dan bermanfaat maksimal bagi dunia pendidikan.
“Paling banyak aset kita memang di sekolah. Jadi kita dorong sekolah untuk menjaga dan merawatnya. Karena tanpa pemeliharaan yang baik, aset itu bisa cepat rusak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pujianto mengakui adanya kendala dalam pembangunan maupun rehabilitasi sekolah tahun ini akibat rasionalisasi anggaran. Beberapa kegiatan pengadaan maupun rehab bangunan terpaksa ditunda karena penyesuaian fiskal.
“Masih ada kegiatan pembangunan dan rehab, tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Ada yang harus kita tunda dulu karena terkait rasionalisasi anggaran,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan laporan aset yang kerap menjadi sorotan. Selama ini, Disdikbud kerap mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan ke BPK karena rumitnya pengurusan aset di lebih dari 600 sekolah di Kukar.
“Setiap tahun, laporan aset selalu jadi perhatian. Selama ini kita sering terlambat karena harus mengurus aset dari 600-an sekolah. Itu tantangan besar,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdikbud mulai melakukan langkah preventif dengan mempercepat pengumpulan data dan penertiban sejak awal tahun.
“Sekarang kita mulai bergerak dari awal, jangan sampai menumpuk di akhir tahun. Kalau dari kantor mungkin lebih mudah, tapi kalau dari sekolah memang perlu kita dorong lebih cepat,” tutur Pujianto.
Dengan upaya ini, diharapkan tata kelola aset pendidikan di Kukar semakin tertib, transparan, dan akuntabel, serta bisa mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah. (IDN/ADV)
