KUKAR, Lingkarkaltim : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, sehingga tak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Sementara dari data terbaru bahwa penyerapan kegiatan telah mencapai 85 persen, namun untuk realisasi keuangan baru mencapai sekitar 60 persen.
Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto menjelaskan, minimnya realisasi keuangan pada APBD 2024 ini disebabkan oleh terkendalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal itu terjadi bukan hanya di Kukar saja, tapi diseluruh daerah Indonesia.
“Kita terus upayakan realisasi keuangan ini secara maksimal,” kata Bambang Arwanto pada Lingkarkaltim, Sabtu (23/11/2024).
Dalam hal ini, Pemkab Kukar terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari) terhadap jaringan SIPD tersebut. Ia menargetkan bahwa seluruh kegiatan di 2024 ini berjalan dengan lancar dan tak menginginkan adanya Silpa hutang.
“Kita juga tak berharap akan ada Silpa hutang, yang di bayarkan tahun depan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kita mau ini semua bisa diselesaikan semua, pihak keuangan juga terus berkoordinasi dengan Kemendagri, bagaimana supaya SIPD ini bisa optimal,” jelasnya.
Diketahui, APBD Kukar 2024 mencapai sekitar 14, 3 triliun rupiah. peningkatan anggaran tersebut, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp732,9 miliar, pendapatan transfer Rp13,3 triliun, dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp250 miliar.
Sementara dari peningkatan itu juga terdapat sejumlah catatan dari fraksi DPRD Kukar diantaranya, peningkatan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian dan lainnya.
Artinya dengan peningkatan APBD 2024 ini, alaokasi anggaran tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya bagi kepentingan masyarakat umum. (adv/kik)
