KUKAR, Lingkarkaltim : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar meminta kepada seluruh elemen masyarakat, untuk bersama melakukan pencegahan pelanggaran pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Kukar Munir Anshory pada sosialisasi pengawasan partisipatif peran media dalam pengawasan pemilihan dan launching Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Kukar, di Cafe Pesona Mahakam Tenggarong, Kamis (25/7/2024) malam.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah wartawan dari media online, cetak dan TV yang tergabung pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar, dengan menghadirkan narasumber Ketua PWI Bambang Irawan dan internal Bawaslu Kukar.
IKP secara definitif ialah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu, dalam pemilihan yang demokratis. Adapun tujuan dari pemetaan kerawanan ini yaitu, untuk melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan pemilihan serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu atau pilkada.
“Kami akan melakukan identifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu,” jelasnya.
Sementara berdasarkan data kerawanan yang terjadi pada pemilu 2024 diantaranya ketidaknetralan ASN, ketidakpatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye, adanya laporan atau temuan terhadap politik uang, intimidasi terhadap peserta pemilu, adanya kendala teknis terhadap pendistribusian logistik.
Kemudian, adanya sengketa antar peseta pemilu, peraturan teknis yang berubah ubah, adanya gugatan hasil pemilu, adanya penghitungan pemungutan suara ulang, akurasi data dalam pemutakhiran daftar pemilih dan lainnya.
“Hal itu bisa saja menjadi potensi kerawanan pemilihan yang terjadi kembali pada Pilkada saat ini,” ungkapnya.
Adapun upaya yang dilakukan agar hal itu tak terjadi kembali yaitu melakukan imbauan melalui media sosial, surat, poster, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Selanjutnya, memperkuat pengawasan partisipatif dari masyarakat, media, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan, hingga meningkatkan kapasitas SDM Bawaslu melalui diklat tepat sasaran.
Kemudian, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar untuk melakukan penjaringan yang ketat dan memberikan bimbingan teknis untuk meminimalisir kesalahan di TPS.
Sementara itu Ketua PWI Kukar Bambang Irawan menyebutkan, dalam menyukseskan Pilkada 2024 peran media siap mendukung dan mengawal tahapan Pilkada. Dalam mendukung proses Pilkada, tentunya media tak boleh menyudutkan lawan atau salah satu paslon.
“Seluruh media untuk tetap independen, dengan memberikan porsi pemberitaan yang sama dan berimbang bagi seluruh pasangan calon, yang berkontestasi pada Pilkada ini,” sebut Bambang Irawan. (kik)
