BALI- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik, menghadiri Business Matching 2024 Belanja Produk Dalam Negeri atau Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Bangga Buatan Indonesia (BBI), yang dibuka Menko Kemaritiman dan Investasi RI Jenderal TNI Purn Luhut B Pandjaitan, mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang digelar di The Meru Sanur Bali, Kamis (7/3/2024).
Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang didampingi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim Buyung Budi Gunawan mengatakan, berdasarkan pesan yang Presiden Jokowi diwakili Menko Luhut B Pandjaitan, maka belanja dari uang negara itu bukan hanya memikirkan serapan anggarannya saja, melainkan juga memikirkan efisiensi dan belanja yang berkualitas.
Menurutnya, ketika menggunakan e-katalog. Maka, masing-masing OPD memastikan tingkat kualitas dalam negeri atau P3DNnya betul-betul teruji. Artinya, belanja itu tidak hanya memikirkan serapan anggaran saja, tetapi memastikan bagaimana komponennya berkualitas tidak. Sehingga kualitas produk TKDN yang dibeli melalui e-katalog betul-betul terjamin kualitasnya,” papar Sri Wahyuni usai menghadiri Business Matching 2024 Belanja Produk Dalam Negeri..
Sri Wahyuni menambahkan, mengenai belanja dan efisiensi di masing-masing OPD Pemprov Kaltim sudah dilakukan dan jelas ada ketentuan yang wajib dilaksanakan. Hanya saja, dengan banyaknya pilihan di e-katalog, maka bagaimana setiap OPD Pemprov Kaltim dapat menjamin produk yang akan dibeli betul-betul berkualitas dan efisien.”Jadi, jangan memikirkan murahnya saja, tetapi kualitasnya tidak jangka panjang. Namun, jika ada yang harga tinggi, tapi dia produk dalam negeri. Berkualitas, bagus dan mampu berjangka panjang. Tentu, itu bisa menjadi pilihan,” jelasnya.
Di Kaltim, merupakan daerah yang masuk 10 besar pagu tertinggi se Indonesia dengan nilai komitmen awal Rp3,74 triliun dibawah DKI Jakarta dengan nilai Rp4,51 triliun. Secara nasional Kaltim berperan sebagai provinsi mendukung komitmen awal pelaksanaan belanja produk dalam negeri. (*)
