KUKAR, LINGKARKALTIM: DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti optimalisasi pemanfaatan pasar yang telah dibangun dengan anggaran besar.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan bahwa fasilitas pasar harus benar-benar dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang.
Menurutnya, pembangunan pasar menggunakan anggaran publik yang tidak sedikit, sehingga pemanfaatannya harus berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi daerah.
“Pasar ini dibangun menggunakan uang rakyat, sekitar Rp500 miliar. Ini bukan angka kecil, jadi harus benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” tegas dia, Kamis (30/4/2026).
Ia menyebut, DPRD Kukar kerap menerima aduan dari para pedagang, termasuk pedagang pasar yang berencana menyampaikan aspirasi secara langsung ke lembaga legislatif.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan menampung seluruh masukan sebagai bahan evaluasi.
Dia ingin seluruh kios, lapak, dan fasilitas perdagangan di dalam pasar harus terisi penuh agar aktivitas ekonomi dapat berjalan optimal.
Pemerintah daerah, tidak boleh terburu-buru mengejar pendapatan asli daerah (PAD) sebelum kondisi pasar benar-benar berkembang.
“Kalau pasar belum ramai dan belum berkembang, jangan dulu bicara keuntungan. Yang penting sekarang bagaimana semua terisi dan aktivitas ekonomi berjalan,” ucap Yani.
Sebagai langkah awal, DPRD Kukar mendorong kebijakan parkir gratis sementara di area pasar.
Selain itu, kendaraan yang sebelumnya parkir di pinggir jalan akan diarahkan masuk ke dalam kawasan pasar.
“Kalau orang parkir di dalam, pasti akan melirik dagangan dan kemungkinan besar berbelanja. Tapi kalau parkir di luar, belum tentu masuk ke pasar,” jelasnya.
Tidak hanya itu, DPRD Kukar juga meminta agar seluruh akses pintu pasar dibuka secara maksimal.
Menurut Yani, keterbukaan akses menjadi faktor penting dalam menarik minat pengunjung.
“Semua pintu yang belum dibuka, kita minta dibuka. Kalau pintu pasar ditutup, itu sama saja menghalangi rezeki pedagang,” kata dia.
Terkait keluhan pedagang mengenai tarif sewa dan retribusi, DPRD Kukar membuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian.
Meskipun tarif yang berlaku saat ini dinilai sudah relatif terjangkau, evaluasi tetap akan dilakukan jika dirasa memberatkan pedagang.
“Kalau memang masih dianggap mahal, bisa saja kita revisi. Prinsipnya sekarang memudahkan dulu, jangan menyusahkan. Nanti kalau sudah ramai dan berkembang, baru kita bicara penyesuaian,” tutup Yani. (ASR)
