KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memaparkan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama yang bergerak di sektor pertambangan batu bara.
Asisten III Dafip Haryanto menegaskan bahwa Kukar saat ini memiliki sejumlah BUMD yang menjadi tulang punggung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satunya adalah PT Tunggang Parangan (Perseroda), yang menangani usaha pertambangan umum termasuk batu bara.
“Bagaimana pengelolaan bidang usaha pertambangan, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Bagian Ekonomi dan Direksi PT Tunggang Parangan. Yang jelas, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan semua BUMD sehat, profesional, dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” ucap dia, Senin (24/11/2025).
Ia mengatakan, keberadaan BUMD harus berfungsi sesuai tujuan awal pendiriannyaz yakni mendorong perekonomian daerah, menggerakkan sektor usaha strategis, dan memberi kontribusi langsung pada pembangunan.
“BUMD tidak boleh menjadi beban. Ia harus menjadi instrumen fiskal yang menguatkan daerah, apalagi di tengah situasi fiskal nasional yang menuntut kita semakin mandiri,” kata Dafip.
Dia menerangkan, tantangan pengelolaan BUMD di sektor pertambangan kerap dihadapkan pada dinamika regulasi, fluktuasi pasar, dan tuntutan tata kelola yang transparan.
Oleh karena itu, momentum kunjungan kerja Murung Raya menjadi wadah penting untuk saling belajar.
Ia berharap kunjungan kerja ini membuka ruang dialog dua arah mengenai, yaitu penguatan tata kelola BUMD pertambangan, pola kemitraan dengan perusahaan tambang, strategi peningkatan PAD berkelanjutan, pengawasan operasional dan penerapan good corporate governance.
Pemkab Kukar siap berbagi pengalaman dan praktik baik kepada Murung Raya, sekaligus mendapatkan pengetahuan baru dari daerah tersebut.
“Semoga ilmu dan praktik baik yang kita bagikan hari ini membuat daerah kita semakin mandiri secara fiskal, sehingga sumber daya alam benar-benar menjadi anugerah, bukan kutukan,” ucapnya.
Melihat posisi Kukar dan Murung Raya sebagai daerah kaya sumber daya alam, Dafip mengingatkan agar menghindari fenomena resource curse, yaitu kondisi ketika kekayaan alam justru tidak membawa kesejahteraan.
“Kita ingin memastikan kekayaan alam yang kita miliki memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin,” pungkas dia. (ASR)
