DPRD Dorong Derawan–Maratua jadi Kekuatan Ekonomi Baru Berau di Tengah Penurunan DBH Tambang

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong.(Nadzriel/Lingkarkaltim)
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong.(Nadzriel/Lingkarkaltim)
banner 468x60

BERAU, LINGKARKALTIM: Ketika pendapatan dari sektor pertambangan mengalami penurunan, Kabupaten Berau dituntut memperkuat sumber ekonomi alternatif. Sektor pariwisata, khususnya kawasan Pulau Derawan dan Maratua, menjadi salah satu potensi yang didorong untuk berkembang. Namun, untuk menjadikannya sebagai penopang ekonomi daerah, berbagai persoalan mendasar masih perlu dibenahi.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menegaskan pentingnya penanganan khusus terhadap kawasan wisata Derawan dan Maratua. Menurut dia, pengembangan pariwisata harus didukung kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya mengandalkan satu instansi.

Read More
banner 300x250

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Berau dan Forum Komunikasi Pegiat Wisata Maratua dan Derawan. Dalam pertemuan itu, para pelaku wisata menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.

Mulai dari abrasi pantai, keterbatasan jaringan internet, hingga kepastian regulasi kapal wisata menjadi sorotan. Persoalan tersebut dinilai penting untuk ditangani agar pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada daya tarik alam, tetapi juga didukung infrastruktur dan tata kelola yang memadai.

“Artinya seluruh OPD ini satu visi terhadap peningkatan wisata di daerah kita. Dinas Pariwisata itu enggak berjalan sendirilah,” ujar Rudi saat diwawancarai,baru-baru ini. Menurut Rudi, berdasarkan koordinasi yang dilakukan, sejumlah instansi teknis telah menindaklanjuti persoalan yang disampaikan. Meski demikian, beberapa penanganan masih menunggu tahapan proses berikutnya.

Salah satu persoalan yang masih berproses ialah keterbatasan jaringan internet di wilayah yang belum terjangkau layanan atau blank spot. Rudi menyebut, penanganannya saat ini menunggu penerbitan surat dari kementerian bagi vendor yang akan masuk ke lokasi. Dalam RDP tersebut, Forum Komunikasi Pegiat Wisata Maratua dan Derawan turut menyoroti penanganan abrasi pantai di Pulau Derawan serta Kampung Teluk Harapan dan Kampung Payung-Payung di Kecamatan Maratua.

Selain persoalan abrasi, forum tersebut mempertanyakan kejelasan pemanfaatan dua fasilitas embung air hujan dan perkembangan pembangunan jaringan pipa Perumda Air Minum dari Merancang hingga Tanjung Batu.Persoalan lainnya mencakup tata kelola kapal wisata, penerapan aturan Live On Board (LOB), penguatan regulasi perlindungan lingkungan, serta penanganan populasi anjing liar di Maratua.

Berbagai persoalan itu memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan lebih dari sekadar promosi destinasi.

Ketersediaan infrastruktur dasar, kepastian aturan, serta perlindungan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata. Rudi mengatakan, pemanggilan OPD terkait dalam RDP tersebut bertujuan menyatukan langkah dan membangun kesamaan arah dalam menangani persoalan pariwisata di Berau.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Rudi menyampaikan keprihatinanya adanya penurunan pendapatan dari sektor pertambangan yang berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi itu, menurut dia, menjadi alasan bagi Pemkab Berau untuk mulai memperkuat sektor nonpertambangan, termasuk pariwisata.

“Kita saat ini sudah mulai kekurangan uang dari hasil tambang, dana bagi hasil, kita harus bergerak ke sektor non-galian, ke wisata,” katanya.

Menurut Rudi, pariwisata dapat menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat untuk memperluas sumber pendapatan daerah. Namun, upaya tersebut harus dibarengi kesiapan infrastruktur dan regulasi agar potensi wisata dapat dikelola secara lebih optimal.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengaturan kapal wisata, termasuk penerapan retribusi terhadap kapal Live On Board (LOB). Rudi menilai, pemerintah daerah dapat mempelajari kebijakan serupa yang telah diterapkan daerah lain sebagai bahan untuk merumuskan aturan yang sesuai dengan kebutuhan Berau. Penerapan regulasi yang jelas diharapkan dapat membuka peluang tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi ada PAD-nya buat kita. Jadi intinya rapat hari ini ya semua satu visi bagaimana kawasan Maratua, Derawan, itu ada penanganan khusus,” tuturnya.(riel)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *