SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud kembali memperjuangkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan nasional di wilayah Kaltim, khususnya akses penghubung Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat (Kubar) yang kondisinya rusak parah.
Aspirasi mendesak tersebut disampaikan Gubernur Harum secara langsung kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Roy Rizali Anwar, di sela Konferensi Regional Teknik Jalan Ke-16 yang digelar Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Selasa (6/10/2026).
“Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, seluruhnya jalan nasional. Sekarang rusaknya parah sekali,” keluh Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa dirinya sangat memahami dinamika politik global serta dampak konflik di Timur Tengah yang berimbas pada postur APBN. Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat tetap memberikan perhatian khusus bagi perawatan jalan eksisting di daerah.
“Tidak apa-apa kita tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak. Jangan sampai terjadi seperti di Kutai Barat. Sudah tidak dibangun jalan baru, yang lama juga tidak diperbaiki. Makanya saya minta kepada Pak Dirjen, tidak apa-apa kami tidak dibuatkan jalan baru, tapi jalan yang ada tolong dipelihara dan diperbaiki,” sindirnya.
Plt Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Irhamsyah, memaparkan data hingga semester II tahun 2025 menunjukkan total jalan nasional menuju Kutai Barat mencapai 301,97 kilometer. Dari jumlah tersebut, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 65,45 persen, sedangkan 34,55 persen sisanya berada dalam kondisi tidak mantap.
Selain akses Kubar, Rudy Mas’ud menyoroti kerusakan di jalur nasional Bontang menuju Kutai Timur hingga sebagian ruas menuju Berau.
“Bontang – Kutai Timur jalannya sudah bukan retak buaya lagi, tapi sudah berlubang-lubang. Ini berpotensi besar menyebabkan kecelakaan,” ucap Rudy Mas’ud.
Untuk mengurai persoalan infrastruktur, Pemprov Kaltim menyatakan kesiapannya berkolaborasi melalui skema pembiayaan bersama (keroyokan) dengan APBN untuk menangani jalan nonstatus, seperti jalur Sotek (PPU) – Bongan (Kubar) sepanjang 88 km yang menjadi akses pemotong jarak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Skema kolaborasi APBD Kaltim dan APBN ini sebelumnya telah diterapkan pada penanganan jalur Kubar-Mahakam Ulu (Mahulu).
“Kalau jalannya baik, yang jauh-jauh akan terasa dekat. Tapi kalau jalannya rusak, jangankan yang jauh, yang dekat pun tak sampai-sampai,” ujar Gubernur.
Merespons desakan tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menegaskan akan segera menginstruksikan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) guna merumuskan percepatan penanganan bersama Pemda.
“Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kita akan tugaskan Balai Jalan untuk melakukan kolaborasi percepatan pembangunan dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunannya. Nanti kita lihat secepat mungkin, sebisa kita lakukan percepatan,” tandas Roy. (dev)
