SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memacu akurasi dan validitas data pengisian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2026.
Langkah ini diambil guna memastikan intervensi kebijakan serta program pengembangan perpustakaan di Kaltim tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPK Kaltim, Hana Iriana, menegaskan bahwa indikator IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) bukan sekadar formalitas pencapaian angka, melainkan cerminan objektif atas kondisi ekosistem literasi di daerah.
“IPLM dan TKM bukan sekadar angka, tetapi instrumen untuk melihat kondisi pembangunan literasi masyarakat sekaligus bahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat. Data yang akurat akan menghasilkan gambaran objektif untuk menyusun intervensi yang tepat sasaran,” ujar Hana Iriana, Jumat (9/10/2026).
Berdasarkan hasil Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2025, Kaltim mencatatkan nilai IPLM sebesar 44,11 dengan angka TKM mencapai 57,86. Capaian IPLM tersebut menempatkan Bumi Etam di peringkat ketujuh secara nasional, berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 40,06.
Meski unggul di tingkat nasional, DPK Kaltim menilai penguatan ekosistem literasi masih harus terus diperluas secara merata di seluruh kabupaten/kota. Pengukuran IPLM 2026 sendiri mencakup dua kriteria utama, yakni dimensi kepatuhan terhadap standar layanan serta dimensi kinerja pelayanan perpustakaan.
Proses pengumpulan data IPLM 2026 mencakup rekapitulasi kinerja periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026, dengan tenggat input data mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. DPK Kaltim mengimbau seluruh pengelola perpustakaan sekolah, perangkat daerah, rumah sakit, hingga rumah ibadah untuk menyampaikan data faktual yang terverifikasi.
Hana menambahkan, keberhasilan peningkatan kualitas literasi memerlukan keterlibatan aktif lintas sektor, mulai dari satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat.
“Pembangunan literasi merupakan tanggung jawab bersama. Kita ingin pembangunan perpustakaan tidak berhenti pada peningkatan angka, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur,” tegasnya.(dev)
