KUKAR, LINGKARKALTIM: Sekda Kukar Sunggono menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih dalam mendorong percepatan pembangunan desa serta memperkuat ketahanan pangan.
Ia mengungkapkan, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri memberikan perhatian besar terhadap kolaborasi antar lembaga ekonomi desa tersebut.
“Pak Bupati berharap agar teman-teman di desa bisa mengsinkronkan peran BUMDes dan koperasi desa. Keduanya harus saling menguatkan dalam mendorong percepatan pembangunan, termasuk di bidang ketahanan pangan. Jangan sampai terjadi kompetisi yang tidak sehat,” ucap dia, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai, salah satu tantangan yang sering muncul di lapangan adalah tumpang tindih peran antara BUMDes dan koperasi. Padahal, keduanya dapat berjalan beriringan jika ada koordinasi dan pemetaan yang jelas.
“BUMDes bisa berperan sebagai pengelola aset dan penggerak ekonomi desa, sementara koperasi menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam usaha bersama. Kalau bersinergi, keduanya akan memperkuat kemandirian desa,” jelas Sunggono.
Kegiatan Bimtek ini, lanjut dia, menjadi momentum penting untuk membangun pemahaman bersama tentang arah kebijakan pemerintah, terutama dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa.
Ia berharap kehadiran narasumber pada Bimtek tersebut dapat memberikan inspirasi baru bagi peserta di Kukar.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para narasumber bisa memberikan tips, pengalaman, bahkan trik bagaimana membangun sinergi kelembagaan desa. Mungkin ada contoh sukses dari daerah lain yang bisa kita adopsi di sini,” tuturnya.
Menurut Sunggono, pengalaman praktis dari daerah lain bisa menjadi bocoran strategi efektif dalam membangun kelembagaan ekonomi desa yang kokoh dan berkelanjutan.
Pemkab Kukar memberikan perhatian besar terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas. Sektor ini menjadi program prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah, sejalan dengan visi Kukar sebagai daerah agraris yang mandiri dan berdaulat pangan.
“Pertanian dan ketahanan pangan adalah jantung pembangunan desa. Pemerintah daerah berkomitmen mendukungnya melalui kebijakan, pembiayaan, dan pendampingan teknis. Karena dari desa-lah kemandirian ekonomi itu dimulai,” pungkas dia. (ASR/ADV)
