KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi desa.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan di Desa dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang diselenggarakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target ketahanan pangan sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui kelembagaan koperasi.
“Pemkab Kukar mengapresiasi kegiatan ini dengan harapan, melalui bimbingan teknis ini para peserta dapat memperoleh informasi, edukasi, serta meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan koperasi merah putih di masing-masing desa,” ujar dia.
Ia menjelaskan, kebijakan ketahanan pangan di tingkat desa merupakan bagian integral dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Tujuannya tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Program ini berorientasi pada terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, serta desa dengan infrastruktur dan inovasi sesuai kebutuhan. Termasuk juga desa yang peduli terhadap lingkungan darat maupun laut,” jelas Sunggono.
Ia menambahkan, program ketahanan pangan desa memiliki tiga fokus utama.
Pertama, meningkatkan ketersediaan pangan, baik dari hasil produksi masyarakat maupun lumbung pangan desa.
Kedua, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi seluruh warga.
Ketiga, mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, tanpa meninggalkan nilai budaya serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Dia menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional penggunaan dana desa tahun 2025.
Dalam regulasi tersebut, desa diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 20 persen dari total dana desa untuk program ketahanan pangan.
“Pengelolaannya harus melibatkan BUMDes, BUMDes Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat desa agar manfaatnya lebih terasa langsung di tingkat lokal,” tegasnya.
Langkah ini, kata Sunggono, sejalan dengan upaya Pemkab Kukar membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh.
Dengan pengelolaan pangan yang mandiri dan berbasis masyarakat, desa-desa diharapkan dapat menjadi tulang punggung swasembada pangan daerah.
Ia mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan program ini.
“Saya berterima kasih kepada seluruh kepala desa, masyarakat desa, BPD, LPM, dan seluruh kelembagaan desa lainnya yang ikut berkontribusi. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang tangguh dan mandiri,” pungkas dia. (ASR/ADV)
