KUKAR, LINGKARKALTIM: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong terus berinovasi dalam pembinaan warga binaan.
Salah satu langkah terbaru adalah pelaksanaan proyek perubahan berbasis ketahanan pangan, yang tidak hanya mendukung program nasional swasembada pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga binaan.
Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, Suparman menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari implementasi 13 Akselerasi Menteri Hukum dan HAM, khususnya pada bidang ketahanan pangan dan pengembangan UMKM.
“Kebetulan di Lapas kita ada proyek perubahan terkait ketahanan pangan, karena sesuai dengan 13 akselerasi menteri, terkait dengan ketahanan pangan dan UMKM,” ujar dia, Selasa (14/10/2025).
Ia menerangkan, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI yang mendorong daerah-daerah untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.
Lapas Tenggarong pun bergerak dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta.
“Ini pun sejalan dengan arahan presiden tentang swasembada pangan. Kami berkolaborasi dengan stakeholder, mulai dari pertanian, akademisi, masyarakat, hingga pihak swasta,” jelas Suparman.
Program ketahanan pangan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan warga binaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi mereka dan keluarganya.
“Kami ingin membangun SDM warga binaan agar bisa bermanfaat. Salah satunya lewat pelatihan, dan nanti mereka juga akan mendapatkan premi. Jadi bukan hanya bekerja, tapi juga menghasilkan sesuatu yang berdampak bagi kehidupannya,” tuturnya.
Suparman menegaskan, sistem premi atau insentif diberikan kepada warga binaan yang terlibat aktif dalam kegiatan pertanian produktif. Pendapatan ini menjadi bentuk penghargaan sekaligus dorongan bagi mereka untuk berkontribusi positif selama menjalani masa pembinaan.
Selain program pertanian, Lapas Tenggarong juga mengembangkan layanan lain seperti rehabilitasi dan bantuan hukum, yang bertujuan mempersiapkan warga binaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas.
“Kami ingin setelah mereka keluar nanti, mereka bisa bermanfaat bagi keluarganya dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” kata dia.
Ia mengungkapkan bahwa proyek ketahanan pangan ini telah memiliki lahan garapan seluas 5 hektar di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong.
Lahan tersebut dikelola bersama dengan pihak swasta, yakni PT SUN, serta sebagian digarap langsung oleh pihak Lapas.
“Kebetulan kami bekerja sama dengan pihak swasta, dan lahannya ada di daerah Jahab seluas kurang lebih 5 hektare. Sebagian akan digarap langsung oleh Lapas, sisanya oleh PT SUN,” terang Suparman.
Dia menjelaskan, hasil pertanian dari lahan tersebut akan dijual dan sebagian diarahkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan oleh Pemkab Kukar.
“Hasilnya nanti akan kita jual, dan seperti yang disampaikan Pak Sekda, kebutuhan sayur-mayur untuk program MBG masih tinggi. Jadi kita upayakan agar program ini bisa berkesinambungan,” jelasnya.
Suparman menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Ia berharap model pembinaan produktif ini bisa menjadi contoh bagi lembaga pemasyarakatan lain dalam membangun kemandirian warga binaan dan mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kami ingin Lapas Tenggarong bukan hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga pusat pemberdayaan. Dengan sinergi bersama semua pihak, insya Allah program ini bisa terus berkembang dan membawa manfaat luas,” pungkas dia. (ASR)
