JAKARTA, LINGKARKALTIM: Nigeria punya pekerjaan rumah besar: memperkuat integrasi antara National Identification Number (NIN) dengan National Social Register (NSR) mereka, agar penyaluran bantuan sosial bisa lebih akurat. Untuk itu, delegasi National Social Safety-Nets Coordinating Office (NASSCO) Nigeria memilih Indonesia sebagai tujuan belajar, lewat NASSCO Indonesia Study Tour 2026 di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Delegasi Nigeria dipimpin Permanent Secretary Olubunmi Olusanya, bersama National Coordinator Olotu Olufunmilola, serta jajaran Federal Ministry of Humanitarian Affairs and Poverty Reduction Nigeria. Mereka senang sekaligus bangga bertemu secara langsung dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum.
Olotu Olufunmilola menjelaskan, saat ini basis data yang dikelola NASSCO telah mencakup lebih dari 70 juta penduduk rentan di berbagai wilayah Nigeria, yang dimanfaatkan sebagai dasar berbagai program perlindungan sosial pemerintah maupun mitra pembangunan.
Baginya, Indonesia adalah salah satu contoh sukses membangun ekosistem identitas digital berbasis satu nomor identitas yang terhubung ke berbagai layanan publik — dan itulah yang membuat pengalaman Ditjen Dukcapil begitu relevan sebagai rujukan bagi Nigeria dalam memperkuat modernisasi sistem perlindungan sosial mereka. “NASSCO ingin mempelajari bagaimana Indonesia membangun integrasi data kependudukan secara real-time, memanfaatkan biometrik untuk verifikasi identitas, sekaligus tetap menjaga keamanan data pribadi,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, kedua negara saling bertukar pengalaman mengenai tata kelola identitas digital, penerapan electronic Know Your Customer (e-KYC), interoperabilitas data antarlembaga, penguatan perlindungan data pribadi, hingga pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) yang semakin inklusif.
Menanggapi ketertarikan Nigeria, Handayani Ningrum menambahkan bahwa Ditjen Dukcapil terus mengembangkan IKD agar semakin adaptif terhadap kebutuhan layanan digital di masa depan — mulai dari penguatan interoperabilitas, remote onboarding yang aman, pemanfaatan standar internasional, mekanisme berbagi data berbasis persetujuan pemilik data (consent-based data sharing), hingga peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. “Transformasi identitas digital harus selalu menempatkan keamanan, perlindungan data pribadi, dan kemudahan layanan sebagai satu kesatuan. Melalui kolaborasi internasional seperti ini, kita tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga belajar bersama untuk menghadirkan sistem identitas digital yang semakin inklusif, tepercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Handayani.
Kunjungan delegasi NASSCO ini merupakan bagian dari International Study Visit on Sustainable Adaptive Social Protection, sekaligus menjadi pengingat bahwa investasi pada sistem identitas yang kuat bukan hanya soal memperbaiki pelayanan publik di dalam negeri satu negara — tapi juga membuka jalan kolaborasi lintas negara yang tengah menghadapi tantangan serupa dalam membangun perlindungan sosial yang tepat sasaran.
(Sumber : dukcapil.kemendagri.go.id)
